Tangsel Bertumpuk Sampah: Bagaimana Langkah Pemerintah?

Beberapa langkah tersebut merupakan strategi respon krisis yang dilakukan otoritas daerah sebagai rebuilding yaitu dengan permintaan maaf dan perbaikan.

Namun, langkah pengangkutan sampah ke TPS3R masih berlangsung secara bertahap. Hingga pertengahan Desember, sampah masih menumpuk di beberapa ruas jalan kota Tangerang Selatan.

Warga yang tergabung dalam Forum Peduli Serpong (FPS) pun melakukan aksi protes di depan Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan pada 18 Desember 2025.

Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran dan kritik terhadap tata kelola TPA Cipeucang, terutama soal penutupan tanpa pengelolaan yang dianggap jelas dan terukur oleh warga.

Berdasarkan apa yang terjadi di Tangerang Selatan, persepsi publik terhadap tanggung jawab krisis yang dilakukan pemerintah masih kurang memuaskan.

Dalam perspektif Situational Crisis Communication Theory (SCCT), respon publik tidak hanya dipengaruhi oleh langkah teknis yang diambil pemerintah, tetapi juga persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab krisis tersebut. 

Meski Pemkot Tangsel telah melakukan berbagai upaya penanganan, ketidakpuasan warga menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kejelasan solusi dan jaminan jangka panjang belum sepenuhnya terbentuk.

Kondisi ini berdampak pada perilaku masyarakat yang ditunjukkan melalui aksi protes sebagai bentuk tuntutan akan kepastian dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Di sisi lain, perlu diapresiasi bahwa Pemkot Tangsel tidak tinggal diam dan terus melakukan penanganan bertahap di tengah situasi yang kompleks dan berpacu dengan waktu.

Pemkot menyampaikan permintaan maaf dan terus berbenah. Pemkot juga mengajak masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah tersebut.

Idealnya, otoritas lokal tidak hanya merespon dampak yang muncul, tetapi juga menginformasikan rencana penutupan TPA sejak awal beserta solusi pengalihan sampah.

Mitigasi dini melalui komunikasi risiko seperti ini krusial untuk membangun kepercayaan publik sebelum situasi memburuk.

Penyampaian informasi dapat berupa rencana penutupan TPA, dampak yang mungkin dirasakan warga, serta tahapan penanganan yang akan dilakukan.

Hal ini penting untuk membangun rasa aman dan mengurangi ketidakpastian.

Kejelasan timeline dan langkah mitigasi yang dikomunikasikan secara terbuka dapat membantu publik memahami bahwa kebijakan yang diambil bersifat terukur dan sementara.