Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Jokowi Bocor, DPR: Banyak Keluhan Soal Aplikasi PeduliLindungi

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Sertifikat vaksinasi Covid-19 serta data pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), beredar di media sosial.

Pimpinan DPR menyinggung pentingnya kehadiran Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

"Sudah berulang kali kita bilang bahwa perlindungan data pribadi itu penting."

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Bulan Agustus Turun Drastis Dibandingkan Juli, tapi Angka Kematian Lebih Tinggi

"Sehingga hal-hal seperti ini, yang paling terkahir sertifikat vaksin Pak Jokowi beredar di media sosial," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Dasco mengakui banyak masyarakat yang mengeluhkan aplikasi PeduliLindungi.

Di mana aplikasi tersebut memuat data pribadi dan sertifikat vaksin Covid-19.

Baca juga: Wakil Menteri Dapat Bonus Hingga Rp 580 Juta, Politikus PAN: Katanya Harus Punya Sense of Crisis

Namun, menurut keterangan Menteri Kesehatan saat rapat dengan Komisi IX DPR, aplikasi PeduliLindungi akan terus diupgrade.

"Memang banyak keluhan yang kita terima di situs PeduliLindungi."

"Dan dalam keterangannya Menkes di Komisi IX bahwa aplikasi PeduliLindungi itu terus diprogres untuk disempurnakan."

"Karena sambil diprogres sambil diimpelemntaiskan ke masyarakat," tutur Dasco.

Menkominfo: Tanya Kementerian Kesehatan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta bocornya data sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Jokowi, ditanyakan langsung kepada Kementerian Kesehatan.

Sebab, data pencatatan vaksinasi tersebut sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate kepada Tribunnews, Jumat, (3/9/2021).

Baca juga: Kecewa Tak Diajak Menteri Agama Kunjungan Kerja, Anggota Komisi VIII DPR: Sakitnya Tuh di Sini

Integrasi data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (e-Hac) ke aplikasi PeduliLindungi, menurut Johnny, baru saja dilakukan.

Begitu juga migrasi data pencatat vaksinasi melalu aplikasi Pcare ke aplikasi PeduliLindungi.

"Selain itu, migrasi Silacak ke data center kominfo baru saja dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Setelah Kalah Banding dan Kasasi, Fredrich Yunadi Tumbang di Tingkat PK dan Terbukti Rintangi KPK

Saat ini, kata Johnny, data PeduliLindungi yang berada di data center milik Kominfo aman dan tidak ada kebocoran.

"Terkait pertanyaan di atas, ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," tuturnya.

Sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Jokowi beredar di media sosial Twitter.

Dari unggahan tersebut, identitas pribadi Kepala Negara, mulai dari dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK), terihat jelas.

Rawan Disalahgunakan, Satgas Minta Masyarakat Tak Usah Cetak Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Masyarakat yang sudah divaksin Covid-19, wajib menjaga data pribadi yang ada di dalam QR Code sertifikat vaksin.

Satgas Covid-19 meminta masyarakat tak perlu mencetak sertifikat vaksinasi Covid-19, karena rawan disalahgunakan.

Masyarakat diminta mengunduh aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Bareskrim Polri Ciduk Yahya Waloni Atas Dugaan Penistaan Agama

"Mengingat di dalam sertifikat vaksin terdapat QR code yang berisi data pribadi, maka bisa mendownload aplikasi tersebut," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito lewat keterangan pers virtual, Kamis (26/8/2021).

Melalui aplikasi tersebut, maka data pribadi terlindungi dan mencegah potensi kebocoran data yang disebabkan pencetakan sertifikat vaksin dilakukan pihak lain.

"Dengan tidak melakukan pencetakan turut mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," pesannya.

Baca juga: Pemeriksaan Berjalan Normal, Polisi Belum Berniat Tes Kejiwaan Muhammad Kece

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebanyak 1 juta orang telah memanfaatkan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 Pedulilindungi, untuk persyaratan masuk mal.

"Kita sudah pasangkan sistem protokol kesehatan berbasis teknologi digital di lebih dari 180 mal."

"Dan sekarang kita sudah uji coba Itu udah satu juta orang yang cek-in," ungkap Budi dalam konferensi pers PPKM beberapa waktu lalu.

Update Vaksinasi

Sejak program vaksinasi Covid-19 dimulai pada 13 Januari 2021, pemerintah sudah menyuntikkan dosis pertama kepada 64.742.601 (30,84%) penduduk hingga Kamis (2/9/2021).

Sedangkan dosis kedua sudah diberikan kepada 36.859.401 (17,50%) orang.

Dikutip dari laman kemkes.go.id, rencana sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah 208.265.720 penduduk yang berumur mulai dari 12 tahun.

Baca juga: PeduliLindungi Diaplikasikan di Publik Mulai 7 September 2021, yang Positif Covid-19 Berwarna Hitam

Hal ini untuk mencapai tujuan timbulnya kekebalan kelompok (herd immunity).

Karena ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 bertahap, maka dilakukan penahapan sasaran vaksinasi.

Untuk tahap pertama, vaksinasi Covid-19 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Baca juga: DAFTAR Terbaru 15 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Paling Banyak di Bali, Aceh Menyusul

Yang meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan sampai saat ini, jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 adalah 1.468.764 orang, sedangkan populasi vaksinasi sebanyak 12.552.001 orang.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 30 Agustus 2021, dikutip Wartakotalive dari laman Covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 850.184 (21.3%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 689.797 (16.8%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 468.686 (11.6%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 381.929 (9.4%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 150.150 (3.7%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 149.379 (3.6%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 128.751 (3.2%)

RIAU

Jumlah Kasus: 123.124 (3.0%)

BALI

Jumlah Kasus: 106.458 (2.6%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 104.251 (2.5%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 95.512 (2.2%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 86.473 (2.1%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 65.545 (1.6%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 59.185 (1.4%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 57.867 (1.4%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 52.130 (1.3%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 46.753 (1.1%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 46.431 (1.1%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 43.215 (1.1%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 42.181 (1.0%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 35.766 (0.9%)

ACEH

Jumlah Kasus: 32.608 (0.8%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 32.175 (0.8%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 32.146 (0.8%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 31.849 (0.8%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 28.042 (0.7%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 25.733 (0.6%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 22.421 (0.6%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 22.177 (0.5%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 19.615 (0.5%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 14.302 (0.4%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 11.749 (0.3%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 11.509 (0.3%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 11.174 (0.3%). (Chaerul Umam)