KPU Takedown NIK Jokowi dari Situs kpu.go.id, Pastikan Bukan Kebocoran Data

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, tersebarnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Jokowi, bukan kebocoran data dari pihaknya.

"Saya kira tidak, karena itu bagian dari tugas kami melakukan, setelah bertanya terlebih dahulu kepada pasangan calon, apakah itu ingin dipublikasikan atau tidak," ujarnya di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021).

Ilham memastikan data kependudukan Jokowi dan pasangan calon pada Pilpres 2019, sudah dicabut dari situs KPU.

Baca juga: Roy Suryo: PeduliLindungi Aplikasi Konyol, Tak Ada Verifikasi Sama Sekali

"Sudah saya sampaikan ya bahwa itu memang, kalau kami itu kan melakukan hal teknis terkait pencalonan."

"Nah, pencalonan itu melalui persetujuan si calon untuk dipublikasi."

"Nah, penulisan itu sudah persetujuan dari calon, ketika itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo," kata Ilham.

Baca juga: KPK Tahan 17 ASN Pemkab Probolinggo Pemberi Suap di Kasus Jual Beli Jabatan Kepala Desa

Ilham menjelaskan bagaimana munculnya data kependudukan Jokowi. Kata dia, itu adalah bagian dari proses Pemilu 2019.

"Itu sebetulnya bagian dari masyarakat mengenal calonnya Pemilu 2019 lalu," jelas Ilham.

Saat itu, Ilham mengatakan para capres 2019 setuju datanya dipublikasikan di situs KPU.

Baca juga: KRONOLOGI Dua Jambret Dihakimi Massa di Serpong, Berawal dari Lihat Handphone Korban di Dasbor Motor

"Form-nya jelas disampaikan di situ di form-nya, bahwa ini sudah disetujui calon untuk dipublikasikan," terangnya.

Para calon, imbuh Ilham, dapat menolak data kependudukannya tak dipublikasikan KPU.

"Bisa saja kalau mereka tidak mau mencantumkan, misalnya beberapa item terkait dengan apa yang ingin disampaikan kepada publik," ucapnya.

Kominfo: NIK Presiden Lebih Dahulu Tersedia di Situs KPU

Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjelaskan penyebab sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Jokowi, bocor di media sosial.

Menurut pemerintah, akses pihak-pihak tertentu terhadap sertifikat vaksinasi Covid-19 Jokowi, dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi.