Pilpres 2024

Menko Perekonomian Tetap Minta Pilpres Dilakukan Tahun 2024, Sesuai Undang-undang

Proses Pemilu Umum Presiden (Pilpres) yang diselenggaran pada tahun 2024 mendatang sudah memanaskan situasi politik tanah air. 

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Lilis Setyaningsih
Tribun Tangerang/Miftahul Munir
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto menghadiri acara diskusi di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa (11/1/2022) siang. 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Proses Pemilu Umum Presiden (Pilpres) yang diselenggaran pada tahun 2024 mendatang sudah memanaskan situasi politik tanah air. 

Tidak hanya calon presiden (capres), pelaksanaan Pilpres pun membuat silang pendapat. 

Bahkan diantara para pembantu presiden sendiri. 

Sebelumnya,  Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia singgung penundaan Pilpres atas desakan para pengusaha.

Baca juga: Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto Minta Stop Perjalanan ke LN Termasuk DPR dan BKSAP

Alasan Bahlil meminta diundur adalah karena sesuai diskusi dengan pengusaha, ekonomi Indonesia saat ini sedang masa pemulihan.

Pernyataan ini langsung membuat banyak komentar. 

Termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Baca juga: Kompolnas Apresiasi Langkah Kapolri Tangani Pandemi Covid-19

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar ingin proses Pilpres tetap  diselenggaran pada tahun 2024 mendatang.

Hal ini karena sesuai dengan Undang-undang yaitu Pemilu Presiden waktunya lima tahun sekali.

"Saya tidak tanggapi, tapi siklus berdasarkan Undang-undang lima tahunan," ujar dia, Selasa (11/1/2022).

Airlangga tidak ingin ambil pusing terkait pernyataan itu karena baginya proses pemilihan masih lama.

Baca juga: Sekda Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid Jadikan Kader Posyandu Benteng Kesehatan Masyarakat

"Ya agenda masih lama, Belanda masih jauh lah. Pemilu masih jauh sekarang masih konsentrasi saja untuk G20," ucap dia.

Menurut Airlangga, Pemerintah terus melakukam intervensi dalam bentuk pemanfaatan pemulihan ekonomi dengan cara memberikan perlindungan kepada masyarakat atau subsidi sebesar tiga persen dari Januari hingga Juni 2022.

Kemudian, pihaknya akan memperluas program bantuan pedagang kaki lima dan juga warung klontong.

"Terima kasih kepada TNI Polri yang sudah menyalurkan satu juta dalam waktu dua bulan dan programnya disiapkan dalam satu bulan dari ratas sampai dana masuk di lapangan, di warung," ujar dia, Selasa (11/1/2022). (m26)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved