Breaking News:

Pilpres 2024

Menko Perekonomian Tetap Minta Pilpres Dilakukan Tahun 2024, Sesuai Undang-undang

Proses Pemilu Umum Presiden (Pilpres) yang diselenggaran pada tahun 2024 mendatang sudah memanaskan situasi politik tanah air. 

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Lilis Setyaningsih
Tribun Tangerang/Miftahul Munir
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto menghadiri acara diskusi di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa (11/1/2022) siang. 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Proses Pemilu Umum Presiden (Pilpres) yang diselenggaran pada tahun 2024 mendatang sudah memanaskan situasi politik tanah air. 

Tidak hanya calon presiden (capres), pelaksanaan Pilpres pun membuat silang pendapat. 

Bahkan diantara para pembantu presiden sendiri. 

Sebelumnya,  Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia singgung penundaan Pilpres atas desakan para pengusaha.

Baca juga: Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto Minta Stop Perjalanan ke LN Termasuk DPR dan BKSAP

Alasan Bahlil meminta diundur adalah karena sesuai diskusi dengan pengusaha, ekonomi Indonesia saat ini sedang masa pemulihan.

Pernyataan ini langsung membuat banyak komentar. 

Termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Baca juga: Kompolnas Apresiasi Langkah Kapolri Tangani Pandemi Covid-19

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar ingin proses Pilpres tetap  diselenggaran pada tahun 2024 mendatang.

Hal ini karena sesuai dengan Undang-undang yaitu Pemilu Presiden waktunya lima tahun sekali.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved