Formula E

Partai Pendukung Anies Tolak Interpelasi Formula E, Minta PDIP dan PSI Akhiri Drama

Persoalan interpelasi Formula E di tubuh DPRD DKI Jakarta terbelah. Bahkan perbedaannya bagai bumi dan langit.

Tribunnews.com
Ilustrasi - Fraksi PDIP dan PSI berharap ada hak interpelasi untuk ajang balap Formula E. 

“Tapi kan politik nggak seperti itu, politik nggak bisa diukur hanya dengan legalistik formalistik. Orang datang, lalu nyatakan penolakan di situ dan selesai. Psikologis politiknya harus dipertimbangkan, karena dengan sikap tidak hadir itu kan menunjukkan satu keputusan,” lanjut Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menyatakan, pihaknya tetap berkomitmen tidak akan memakai hak interpelasi Formula E.

Baca juga: Prasetyo Minta Anies Tak Paranoid soal Interpelasi Formula E 

Apalagi anggaran yang dikucurkan kepada Pemprov DKI Jakarta telah melewati pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020.

“Interpelasi Formula E tidak perlu dilakukan karena semua yang berkaitan dengan Formula E sudah sangat jelas disampaikan oleh eksekutif kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat komisi,” jelas Yani.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta 73 koleganya dari tujuh fraksi penolak rapat paripurna interpelasi Formula E untuk menghadiri forum resmi tersebut. Kedatangan mereka diminta untuk menjelaskan alasannya menolak menggunakan hak interpelasi.

“Soal fraksi-fraksi yang masih menolak interpelasi, kami harap mereka datang dan sampaikan sikap di rapat paripurna agar masyarakat tahu alasan menolaknya apa. Kalau menolaknya di media saja berarti tidak menghargai tata tertib DPRD,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo pada Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta: Harga tiket Formula E mahal, Ragu dapat Ludes Terjual

Anggara mengaku, terhadap kepada sikap fraksi-fraksi yang tidak mau menghadiri rapat paripurna proses interpelasi.

Pasalnya, datang ke rapat paripurna interpelasi tidak serta merta berarti menyetujui interpelasi.

“Justru di rapat paripurna mereka bisa menegaskan bahwa penolakan interpelasi, bisa sampaikan alasannya apa. Proses interpelasi kan baru digulirkan lebih lanjut kalau setengah dari anggota yang hadir setuju,” ujar Anggara yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini. (faf) 

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved