Formula E

Pengamat Hukum Minta KPK Menghentikan Proses Hukum Formula E

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad meminta KPK menghentikan proses hukum Formula E.

Tribun Tangerang/Fitriyandi Al fajri
Diskusi Publik KAHMI Jaya bertajuk ‘Masihkah KPK On The Track Terkait Formula E? di Sekretariat KAHMI Jaya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (12/10/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membuka rekaman proses dan hasil gelar perkara atau ekspos penyelidikan kasus Formula E.

Langkah ini dilakukan agar dugaan pelanggaran dari turnamen Formula E itu bisa terang benderang.

“Buka rekaman rapat ekspos perkara Formula E agar masyarakat tidak curiga,” ujar Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, Aldwin Rahadian.

Hal itu dikatakan Aldwin saat Diskusi Publik KAHMI Jaya bertajuk "Masihkah KPK On The Track Terkait Formula E? di Sekretariat KAHMI Jaya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (12/10/2022).

Aldwin mendorong KPK menjawab tudingan publik soal dugaan pemaksaan oleh pimpinan KOK untuk meningkatkan status Formula E dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Menurut Aldwin, dalam Pasal 20 ayat 2 huruf c UU KPK memberikan dasar legitimasi untuk membuka rekaman proses dan hasil gelar perkara atau ekspos penyelidikan Formula E

“Kalau tidak ditemukan unsur pidananya, lebih baik tutup saja kasus ini, karena dari awal kasus Formula E tidak on the track,” katanya.

Baca juga: Pengamat: Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 Buat KPK Sulit Usut Formula E

Aldwin memandang kasus Formula E dipaksakan, dan dicari-cari celahnya untuk mendeskreditkan citra Pemprov DKI Jakarta.

Padahal sebelum Formula E ini digelar, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021 menyatakan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta layak untuk dilaksanakan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan studi kelayakan kembali terhadap penyelenggaraan Formula E agar bisa mandiri dengan skema business to business (antar bisnis).

“Jadi yang membuat BPK menyatakan layak juga karena hasil studi kelayakan menunjukkan bahwa terdapat potensi manfaat finansial, manfaat ekonomi, dan manfaat reputasional. Terbukti Formula E sukses digelar,” ungkap Aldwin.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Formula E, Ahmad Sahroni: Siap Dipanggil KPK Jika Ada Tersangka 

Sejak awal perencanaan, menurut Aldwin, Pemprov DKI Jakarta dan Anies Baswedan sudah menerapkan good governance.

Jika memang niat gelaran Formula E ini ingin dikorupsi, tidak mungkin Anies konsultasi dan meminta penilaian BPK.

“Kaidah-kaidah good governance, transparansi, dan akuntabilitas sejak awal perencanaan sudah dijalankan,” ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved