Kriminal

Buntut Kasus David Dianiaya Anak Pejabat Pajak, Lima Aliansi Minta Dirjen Pajak Mundur

Potret pejabat dan anak pejabat yang berperilaku hedonis yang memamerkan kekayaannya itu sangat marak belakangan ini.

Penulis: Nuri Yatul Hikmah | Editor: Ign Agung Nugroho
Tribun Tangerang/Nuri Yatul Hikmah
lima aliansi masyarakat saat menyuarakan pendapatnya di depan Kementerian Keuangan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2023). 

 

Sehingga, lanjut Anthony, ia meminta agar Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya.

"Bahwa pimpinan Dirjen Pajak tidak bisa memberikan contoh kepada bawahannya, sehingga 13 ribu lebih itu lalai menjalankan kewajibannya (membayar pajak)," kata Antony.

"Saya mendukung Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani melakukan bersih-bersih di kalangan Dirjen Pajak, kalau perlu copot Dirjen Pajak karena ini pembiaran terhadap anggotanya," lanjutnya. 

Pasalnya, menurut Antony, potret pejabat dan anak pejabat yang berperilaku hedonis yang memamerkan kekayaannya itu sangat marak belakangan ini.

Sehingga, dalam unjuk rasa kali ini, Antony dan empat aliansi lainnya melayangkan tiga tuntutan kepada Kemenkeu dan mendesaknya agar segera merespon dalam 3x24 jam.

Beberapa tuntutan tersebut, di antaranya:

1. Meminta kepada menteri keuangan, Sri Mulyani untuk memeriksa dan memberikan sanksi yang berat terhadap seluruh pegawai (ASN) yang telah melakukan 'Pembangkangan' terhadap pimpinan negara.

2. Pecat dan periksa Dirjen pajak Suryo Utomo, karena tidak mampu bekerja secara profesional, Akuntabel, yang kami anggap telah melakukan pembiaran terhadap pembangkangan yang dilakukan oleh jajaran, pegawai, serta pegawai di bawahnya naungan direktorat jenderal pajak serta tidak menunjukan rasa empati kepada masyarakat yang masih kesulitan ekonomi dengan menunjukan gaya hedonis.

3. Segera lakukan reformasi pajak demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, jangan sampai asumsi yang beredar di masyarakat perihal membayar pajak hanya untuk memperkaya orang pajak berkembang liar.

"Ke depan, kami akan melakukan kajian lebih mendalam perihal nganngan para pegawai pajak terhadap arahan Presiden dan UU. Kajian ini nantinya akan meliputi selaka, baik soal kedisiplinan hingga dugaan adanya permainan kotor di lingkungan pajak, akan kami laporkan ke Presiden, Kementerian Keuangan, KPK, Kepolisian dan lembaga terkait lainnya," tandasnya. (m40)

 

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved