PKS Bela Anies Soal IMB Pemukiman Sekitar Depo Plumpang, PSI dan PDIP Puji Ahok

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Kebakaran hebat melanda Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, hingga menelan belasan korban jiwa.

Musibah kebakaran Depo Pertamina Plumpang itu menyeret nama Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI 2017-2022.

Anies Baswedan ternyata menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Tanah Merah atau warga di sekitar Depo Plumpang.

Anies membagikan IMB untuk memenuhi janjinya pada masa kampanye Pilgub DKI.

Pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang masih menjabat Gubernur DKI mengingatkan Anies agar tak sembarangan memberikan janji kepada warga Tanah Merah, Jakarta Utara.

Ada masalah status tanah di wilayah Tanah Merah sehingga Anies diimbau tak mengumbar janji terkait legalitas tanah dan lahan yang ditempati warga.   

Kebakaran Depo yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam pekan kemarin menewaskan 19 warga.

Jarak antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman warga jadi sorotan.

Sebagian pihak menilai, lahan dekat Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu.

Polemik ini menimbulkan pro dan kontra.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyalahkan Anies.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung sang mantan gubernur.

Kritik PSI

Kebijakan Anies memberikan IMB meski warga tinggal di tanah ilegal pun dikritik Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana.

Menurutnya, Anies seharusnya merelokasi warga bukan malah menerbitkan IMB Kawasan pada 2021 lalu.

"Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan. Jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," ucapnya, Senin (6/3/2023).

Politikus termuda di DPRD DKI ini pun membandingkan Anies dengan sosok Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang dinilai punya ketegasan sebagai pemimpin.

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Ahok kala itu tegas meminta warga Tanah Merah pindah lantaran lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun itu dianggap tak aman.

Walau demikian, upaya Ahok merelokasi warga gagal terlaksana lantaran eks politikus Gerindra itu kalah di Pilkada DKI 2017 silam.

"Ketegasan Ahok harus ditiru oleh pemimpin politik. Walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri," ujarnya.

William pun kini mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi supaya peristiwa serupa tak terulang lagi.

Ia pun mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memberikan bantuan kepada para korban.

"Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis," tuturnya.

"Dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi," tambahnya menjelaskan.

Disalahkan PDIP

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak menegaskan bahwa Anies Baswedan juga jadi salah satu penyebab dampak dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Sebab kata Johnny, Anies Baswedan menjanjikan ke warga yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang kepemilikan lahan secara resmi dan tidak memintanya untuk relokasi atau pindah.

"Ketika masa kampanye Pilkada Pilgub 2017 itu, yang saya tahu Pak Anies Baswedan menjanjikan kepada warga, kepemilikan tanah di sekitar situ," ujar Jhonny saat dihubungi Wartakotalive.com, Senin (6/5/2023).

Jhonny mengatakan janji Anies tersebut sebenarnya tidak mungkin, karena tanah tersebut sudah dimiliki oleh Pertamina jauh sebelum mulai bermunculannya pemukiman padat penduduk di sana.

Bahkan yang lebih parahnya lagi, kata Jhonny saat itu Anies telah menandatangani fakta integritas untuk meyakinkan masyarakat terhadap janjinya itu.

Menurutnya, fakta integritas yang ditandatangani oleh Anies saat itu tidak bisa memindahkan atau memperjuangkan warga yang ada di situ.

"Nah, mungkin beliau betul-betul sebenarnya lebih kepada persoalan ya dia terima saja. Karena waktu itu ada antitesis juga yang saya dengar isu yang beredar di sana," ucap Jhonny.

Antitesis dimaksud Jhonny adalah apabila Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (rival Anies saat Pilgub 2017) terpilih, maka warga di lokasi tersebut akan digusur.

Padahal menurut Jhonny, saat itu Ahok hanya berikan semacam jalan keluar yakni orang-orang yang tinggal di sekitar Depo Plumpang akan direlokasi ke rusun.

Karena memang berbahaya tinggal berada di dekat objek vital.

"Warga kan enggak mau. Karena memang ada janji yang sangat menggiurkan dari Pak Anies," kata Jhonny.

Ketika Anies terpilih, menurut Jhonny, Anies kebingungan untuk merealisasikan janjinya itu.

Dikarenakan tanah di lokasi tersebut adalah milik Pertamina, dan tidak bisa semata-mata memberikan bukti hak miliknya.

"Itu kan berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), jadi tidak segampang itu," kata Jhonny.

Akhirnya kata Jhonny, muncul ide dari Anies yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan.

Padahal secara faktual, kata Johnny, masyarakat sudah bisa membangun di situ tanpa izin yang diberikan oleh Anies.

"Tapi kembali lagi, sejak awal itu kan tanah Pertamina. Dan memang objek vital seperti itu tak boleh ada pemukiman padat penduduk di sekitarnya," tandas Jhonny.

Dibela PKS

Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta pihak manapun tidak membuat kegaduhan atas musibah yang menelan korban jiwa 19 orang termasuk anak-anak dan puluhan korban luka bakar.

“Jangan senangnya buat gaduh dengan mempermasalahkan IMB yang dikeluarkan era Gubernur Anies, mari kita bicara dengan data, sehingga bisa bijak menilai musibah ini dan perlu kita carikan solusinya,” ujar pria yang akrab disapa Bang Yani ini, Senin (6/3/2023).

Menurut Yani, informasi dari Lurah Rawa Badak Selatan, IMB yang diberikan era Anies adalah IMB kawasan, bukan IMB atas lahan untuk mengakui bangunannya.

Ia beralasan sebelumnya warga sudah mendapatkan legalitas keberadaanya dalam bentuk KTP yang dikeluarkan di era Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi legalitas itu sudah ada jauh sebelum IMB itu dikeluarkan. IMB yang dikeluarkan pun adalah IMB kawasan untuk akui keberadaan penduduk tersebut yang sudah memiliki KTP,” paparnya.

“Maka dari itu tidak pas, kita menyalahkan siapa dan siapa, mari kita carikan solusi terbaik untuk Pertamina dan warga sekitar,” sambungnya lagi.

Politisi PKS ini juga menambahkan, bahwa musibah kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina ini adalah yang kedua, sebelumnya terjadi di tahun 2009.

Jadi, seperti ada aspek kelalaian di Pertamina sendiri yang menyebabkan terjadinya kebakaran,

“Kok bisa sampai dua kali terjadi, jadi fokusnya ke sini, jangan melebar kemana-mana,” tegasnya.

Kalaupun tidak ada pemukiman, kebakaran di Depo BBM Plumpang yang berada di tengah kota itu tetap berbahaya sehingga perlu dipindahkan posisi Deponya agar tidak berada di tengah kota.