Jangan Seperti Anies Baswedan, Kader PDIP Minta Heru Segera Lelang Jabatan Kosong di DKI Jakarta

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengatakan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus segera lakukan lelang

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Jefri Susetio
Tribun Tangerang/Alfian Firmansyah
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengatakan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus segera melakukan lelang jabatan eselon II. 

TRIBUNTANGERANG.COM - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengatakan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus segera melakukan lelang jabatan eselon II.

Karena itu, ia meminta Heru tidak seperti Anies Baswedan yang tidak melantik jabatan kosong sehingga ganggu pelayanan publik.

"Jejak peninggalan era eks Gubernur Anies Baswedan dnegan begitu banyaknya jabatan yang di Plt-kan hingga tingkat birokrasi terendah," ujarnya kepada media.

Baca juga: Bantahan Mobil Dinas KONI Tangerang Berpenumpang Wanita Penghibur: Nggak Ada Itu

Menurutnya, dari era Anies Baswedan, tidak sedikit pejabat struktural level bawah. Seperti lurah, kepala seksi dan kepala sub bagian diisi plt.

Meski jabatan plt dibenarkan tapi tidak boleh mengambil kebijakan startegis selayaknya jabatan definitif.

“Jadi, ujung-ujungnya akan menurunkan pelayanan Pemprov kalau kebanyakan Plt. Jadi harus ada pejabat definitif di suatu SKPD atau UKD,” katanya.

Menurut dia, kekosongan jabatan eselon harus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta, terutama Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sedangkan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan, ia akan mengumumkan lelang jabatan kepada publik.

Lelang jabatan merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan Pemerintah DKI Jakarta.

"Nanti kami infokan, gampang bisa lewat BKD,” ujar Heru usai apel bersama di Kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (13/5/2023) malam.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta bakal melelang 12 jabatan eselon II yang kosong mulai pekan depan.

Jabatan yang kosong itu terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Biro.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, kekosongan kursi-kursi itu bukan berarti pemerintah daerah kesulitan mencari figur yang tempat menjadi pemimpin di satuan perangkat kerja daerah (SKPD).

Tetapi, pemerintah daerah menginginkan sosok yang menempati jabatan itu memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik.

"Kami memiliki SDM (sumber daya manusia) yang banyak, tinggal dilakukan kompetisi supaya kami mendapatkan paling bagus," kata Joko pada Minggu (14/5/2023).

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved