Perkara Anies Gagal Lepas Saham Bir: Ahmad Syaikhu Senggol PDIP, Prasetyo Minta PKS Belajar Sejarah
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengakui ada janji kampanye Aakuinies Baswedan yang tak terealisasi selama Anies jadi Gubernur DKI.
lihat foto
TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan Anies Baswedan merupakan calon presiden yang sangat layak dipilih.
Sederet prestasi Anies semasa menjadi Gubernur DKI, terus digaungkan oleh PKS yang sukses mengantar Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI.
Di sisi lain, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan ada janji kampanye Anies Baswedan yang tak terealisasi selama Anies lima tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Janji yang dimaksud adalah melepas saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), perusahaan yang memproduksi bir Anker.
Syaikhu menyampaikan, janji itu tak bisa diwujudkan lantaran tidak mendapat persetujuan dari partai besar.
"Kita punya pengalaman, ketika Mas Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, beliau punya program yang sangat bagus, yaitu ingin menarik saham dari salah satu perusahaan bir, ternyata itu enggak dilakukan," kata Syaikhu di acara jalan sehat bersarung di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu (29/10/2023).
Syaikhu kemudian menjelaskan alasannya. "Kenapa? Partai-partai besar ternyata enggak ingin terjadi penarikan saham. Akhirnya enggak terwujud. PDI-P enggak setuju," ujar Syaikhu.
Terkait pernyataan Syaikhu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara.
Prasetyo meminta Syaikhu untuk mencari tahu lebih jauh mengenai sejarah kepemilikan saham bir Anker. "Suruh baca sejarah PT Delta Djakarta deh. Itu aja jawaban saya," ujar Prasetyo saat dihubungi, Senin (30/10/2023).
Prasetyo menjelaskan, Pemprov DKI tidak pernah membeli saham PT Delta Djakarta. Saham itu merupakan pemberian sejak zaman Belanda.
Prasetyo menekankan, kepemilikan saham Pemprov DKI pada bisnis bir justru bertujuan untuk mengontrol penjualan bir agar tidak disalahgunakan.
"Kalau tidak dikontrol bagaimana nanti masyarakat? Nanti bisa mabuk semua," kata dia.
Prasetyo menyinggung posisi Jakarta sebagai ibu kota dan destinasti wisata internasional.
"Sebagai ibu kota negara, kita ada pariwisata, atau tamu negara, kok gubernur mau menghilangkan, itu yang tak tahu sejarah PT Delta. Bukan masalah ini haram atau tidak haram," imbuh dia.
Terbesar kedua
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.