Pengamat Politik UI Nilai Retaknya Hubungan PDIP-Jokowi Picu Ketidakstabilan Politik di Indonesia

TRIBUNTANGERANG.COM - Setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres menjadi pendamping Prabowo Subianto, seketika suana politik semakin panas.

Manuver Jokowi kini membuat hubungan dengan PDIP justru dikabarkan retak.

Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP justru kini mengisyarakatkan mendukung salah satu Capres, apalagu putranya ada di lawan politik PDIP di Pilpres 2024.

Menyikapi hal ini Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono merasa khawatir dengan konflik yang terjadi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Vishnu melihat, konflik ini dipicu oleh terpilihnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan PDI-P merasa ditinggalkan," kata Vishnu dalam keterangannya dikutip pada Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Pengamat Sebut Presiden Jokowi Sampaikan Dua Makna dalam Pertemuan 3 Capres di Istana

Selain itu, Hasto bahkan menyebut para pemimpin partai 'tersandera' oleh tindakan pemerintah hingga terpaksa mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Menanggapi konflik ini, Vishnu menilai isu yang diungkapkan Hasto dapat membahayakan stabilitas politik pemerintah.

"PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo," ujarnya.

"Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet," sambungnya.

Vishnu menilai, gangguan politik tersebut menimbulkan tantangan besar jelang masa kampanye Capres-cawapres pada 28 November 2023 mendatang.

"Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontestasi politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah," ujarnya.

Baca juga: PDIP Minta Investigasi Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Saat Kunjungan Kerja Jokowi

Menurut Vishnu, kedewasaan politik di kalangan elite negara diperlukan untuk memelihara lingkungan politik yang damai.

Baik PDIP maupun Jokowi perlu mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintahan yang kolaboratif.

Hal ini diperlukan untuk memastikan jalannya Pemilu 2024 mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.

Sebagai penutup, Vishnu menegaskan pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka antara Jokowi dan PDIP.

"Menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang," pungkasnya. (m38)