Prabowo-Gibran Unggul Perolehan Suara, Anies Bersedia Bertemu Ganjar Bahas Wacana Hak Angket Pilpres

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan memberi isyarat akan bertemu capres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Hasil penghitungan sementara pilpres 2024 menunjukkan, Anies dan Ganjar menempati posisi 2 dan 3.

Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran berada pada posisi teratas dan kemungkinan besar akan dinyatakan akan ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Anies mengaku pihaknya membuka peluang untuk bertemu Ganjar Pranowo. Pertemuan itu akan membahas wacana hak angket di DPR guna mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.

Namun Anies tidak menjelaskan secara detail rencana pertemuan tersebut.

Dia hanya hanya memberi sinyal bahwa pertemuan akan terwujud.

"Pokonya nanti tahu-tahu ketemu," kata Anies di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Seperti telah diberitakan, wacana penggunaan hak angket itu pertama kali dicetuskan oleh Ganjar Pranowo.

Secara pribadi Anies menyambut baik usulan tersebut. Namun Anies menilai usulan itu merupakan ranah partai politik pengusung, dalam hal ini Nasdem, PKS, dan PKB.

"Kalau menyangkut hak angket, seluruhnya ada di dalam wilayah partai, jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara," kata Anies.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu.