Suara PSI di Pileg 2024 Melonjak dalam Hitungan Hari, Pengamat: Ini Cukup Aneh 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Dalam yang cepat, suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendadak meroket.

Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, suara PSI menembus angka 3,12 persen dari total suara yang masuk. 

Pada Sabtu (2/3/2024),  suara PSI naik sebesar 72.441 ribu dari 2.319.968 suara pada pukul 16.00 WIB, pada  1 Maret 2024, menjadi 2.392.409 suara, pada 2 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.  

Mencermati kenaikan itu, pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang.  

Baca juga: Lonjakan Suara PSI di Luar Nalar, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Penggunaan Hak Angket di DPR

Padahal, menurutnya pencocokan data sangat penting. 

Ia mengimbau para lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count (hitung cepat) ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Kenaikan angka mendadak ini cukup aneh, kemarin kan penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Partai Gelora juga ikut naik walaupun tidak setinggi PSI," kata Ikrar, Minggu (3/2/2024).

"Teman-teman yang melakukan quick count harus bersuara karena selama ini hitungan mereka hampir tak pernah meleset. Kemudian, kalau data tersebut ternyata sama dengan yang dimiliki KPU, maka harus ditilik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Hanya melalui hal itu, kita bisa melihat dari mana suara itu masuk,” sambungnya. 

Baca juga: Mahfud MD Jamin Hak Angket Tetap Berjalan, Tunggu Keputusan KPU

Ikrar mengaku, mendapatkan info ini dari Whatsapp Group (WAG) dan hal ini cukup mengejutkan bagi teman-temannya, seperti Goenawan Mohammad dan Burhanuddin Muhtadi.

"Mereka surprise aja dan di antara mereka sebetulnya ada juga yang ikut menjadi lembaga survei quick count Burhanuddin, misalnya. Waktu itu mereka melakukan quick count dan saat ini mereka sedang kembali berupaya mencocokan antara data KPU dan TPS," kata pensiunan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini. 

Ikrar juga mengungkapkan, satu-satunya lembaga sekarang yang memiliki akses tersebut di luar KPU hanya polisi. Polisi menurut Ikrar memiliki jaringan khusus di TPS. (m32)