Aksi Demo Tuntut Pelengseran Jokowi Dipepet Massa Tandingan: Ban Bekas Dibakar, Suasana Jadi Panas

Massa pro hak angket kembali mendatangi gedung DPR, Jumat (8/3/2024) siang. Mereka dipepet massa yang menolak hak angket. Situasi memanas

Penulis: Nuri Yatul Hikmah | Editor: Ign Prayoga
TribunTangerang/nuri yatul hikmah
Massa bakar ban di tengah jalan saat dua kubu yang pro dan kontra hak angket untuk rasa bersama di depan DPR, Jumat (8/3/2024). 

15. Tolak rencana kenaikan harga BBM dan kebutuhan rakyat lainnya.

Tak ganggu stabilitas negara

Seperti diketahui, sejumlah elemen dan kelompok masyarakat menggelar demonstrasi atau unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI dalam beberapa hari terakhir

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, demo pemakzulan Presiden Joko Widodo tak akan ganggu stabilitas politik di Indonesia, asalkan demo berjalan aman dan juga tertib.

"Saya rasa tidak, aman-aman saja. Kan, kalau demonya dilakukan dengan tertib, aman, dan damai, aman-aman saja," ungkap Ujang, Senin (4/2/2024).

Ujang menyebut aksi demo merupakan bagian dari negara demokrasi.

Di mana setiap masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya.

Termasuk aspirasi tentang tuntutan hak angket pemakzulan Presiden Jokowi yang dilayangkan oleh berbagai Relawan Anies-Muhaimin (Amin).

Sebelumnya diberitakan, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Jumat (1/3/2024).

Adapun elemen masyarakat yang melakukan aksi demo mulai dari mahasiswa, pelajar, dan poros buruh

Tuntutannya adalah mulai dari menolak Pilpres curang, pemakzulan Jokowi hingga mendukung hak angket Pemilu Curang di DPR.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resmi, Jumat (8/3/2024), menjelaskan aksi demo akan dilakukan elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan poros buruh.

“Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan poros buruh dengan agenda menolak Pilpres curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Jokowi, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, dan menolak hasil Pilpres Pemilu 2024,” ujar Susatyo.

Menurut Susatyo, untuk mengawal aksi tersebut, ada sebanyak 2.590 personel gabungan yang akan berjaga di sekitar DPR/MPR RI.

Selain itu, katanya penutupan jalan atau pengalihan arus jalan di sekitar gedung DPR bersifat situasional.

 

Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved