Aksi Demo Tuntut Pelengseran Jokowi Dipepet Massa Tandingan: Ban Bekas Dibakar, Suasana Jadi Panas

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Gelombang unjuk rasa yang menyuarakan pemilu curang dan mendesak DPR menggunakan hak angket masih terus berlangsung.

Massa pro hak angket kembali menyerukan telah terjadi kecurangan pada pilpres dan pileg 2024. Mereka mendatangi gedung DPR,  Jumat (8/3/2024) siang.

Para demonstran juga menyuarakan sejumlah tuntutan di antaranya pemakzulkan/pelengseran Presiden Jokowi, adili Jokowi dan kroni-kroninya, serta tuntutan untuk menghapuskan dinasti politik.

Di saat yang sama, muncul kelompok tandingan. Kelompok ini menegaskan tidak ada kecurangan pada pileg dan pilpres 2024. 

Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR sempat memanas ketika kubu yang menolak hak angket memanas-manasi massa pro hak angket, Jumat (8/3/2024).

Pantauan di lokasi, aksi unjuk rasa di depan DPR terbagi menjadi dua kubu yang dibatasi oleh barikade polisi.

Salah satu kubu menuntut agar DPR RI segera mengeluarkan hak angket.

Sedangkan kubu yang lain merupakan bersikap sebaliknya.

Sesekali kubu yang membawa spanduk bertuliskan 'Ditunggangi Kepentingan' berjoget kala kubu lawan menyuarakan orasinya.

Muncul pula, aksi saling sindir terkait 'massa bayaran'.

Beberapa peserta aksi yang termakan provokasi itupun sempat tersulut hingga mendekat ke barikade polisi untuk melontarkan kekesalannya.

Namun, hal itu tak berselang lama.

Amarah massa aksi itu berhasil diredam oleh rekan-rekannya.

Sementara itu, massa aksi yang berada di kubu kanan juga membakar beberapa ban dan sampah-sampah bekas makanan.

Kobaran api itupun membumbung tinggi seiring dengan angin yang menyapu langit Jakarta sore ini.

Sebagai, berikut 15 tuntutan massa aksi yang datang untuk menyampaikan aspirasinya di depan DPR RI:

1. Makzulkan Jokowi penjahat demokrasi

2. Adili Jokowi dan kroni-kroninya pengkhianat rakyat

3. Hapuskan dinasti politik

4. Adili Komisioner KPU & Bawaslu yang verkonspirasi jahat dengan penjahat demokrasi

5. Tolak hasil quick qount

6. Audit forensik sistem IT KPU

7. Tolak hasil Pemilu curang

8. Laksanakan hak agket DPR - MPR RI terkait Pemilu curang

9. Usut tuntas grand desain Pemilu curang, terstruktur, sistematis dan massif

10. Diskualifikasi paslon Pilpres yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan massif

11. Audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran Pemilu 2024

12. Tolak kelangkaan dan kenaikan harga beras

13. Tolak kenaikkan harga cabai

14. Tolak kenaikkan harga sembako

15. Tolak rencana kenaikan harga BBM dan kebutuhan rakyat lainnya.

Tak ganggu stabilitas negara

Seperti diketahui, sejumlah elemen dan kelompok masyarakat menggelar demonstrasi atau unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI dalam beberapa hari terakhir

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, demo pemakzulan Presiden Joko Widodo tak akan ganggu stabilitas politik di Indonesia, asalkan demo berjalan aman dan juga tertib.

"Saya rasa tidak, aman-aman saja. Kan, kalau demonya dilakukan dengan tertib, aman, dan damai, aman-aman saja," ungkap Ujang, Senin (4/2/2024).

Ujang menyebut aksi demo merupakan bagian dari negara demokrasi.

Di mana setiap masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya.

Termasuk aspirasi tentang tuntutan hak angket pemakzulan Presiden Jokowi yang dilayangkan oleh berbagai Relawan Anies-Muhaimin (Amin).

Sebelumnya diberitakan, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Jumat (1/3/2024).

Adapun elemen masyarakat yang melakukan aksi demo mulai dari mahasiswa, pelajar, dan poros buruh

Tuntutannya adalah mulai dari menolak Pilpres curang, pemakzulan Jokowi hingga mendukung hak angket Pemilu Curang di DPR.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resmi, Jumat (8/3/2024), menjelaskan aksi demo akan dilakukan elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan poros buruh.

“Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan poros buruh dengan agenda menolak Pilpres curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Jokowi, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, dan menolak hasil Pilpres Pemilu 2024,” ujar Susatyo.

Menurut Susatyo, untuk mengawal aksi tersebut, ada sebanyak 2.590 personel gabungan yang akan berjaga di sekitar DPR/MPR RI.

Selain itu, katanya penutupan jalan atau pengalihan arus jalan di sekitar gedung DPR bersifat situasional.