MK Tegaskan Menteri yang Dipanggil ke Sidang Harus Datang, Tidak Bisa Diwakilkan

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju.

Keempat menteri kabinet Jokowi tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan di depan sidang sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Secara khusus, mereka akan dimintai keterangan terkait bantuan sosial (bansos) menjelang pilpres.

MK memanggil 4 orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Para menteri yang dipanggil MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

MK menegaskan bahwa menteri yang dipanggil harus datang langsung dan tidak dapat diwakilkan.

"Pihak yang diminta keterangan di persidangan adalah orang yang namanya disebut dalam surat panggilan sidang," ucap Juru Bicara Hakim MK, Enny Nurbaningsih, kepada Kompas.com, Senin (1/4/2024) malam.

Sehingga, pihak yang dipanggil tersebut tidak bisa diwakilkan oleh orang lain meski mengatasnamakan kementerian yang dimaksud.

Enny yakin, para menteri itu tidak akan mangkir dari panggilan sidang dengan alasan apa pun.

"Akan disampaikan pemanggilan oleh MK secara sah dan patut, sehingga tentunya hadir," ucap dia.

Enny tidak menjawab lebih lanjut ketika ditanya, apakah terdapat alasan yang dapat menjadi pembenaran menteri-menteri itu tidak memenuhi panggilan Mahkamah, seperti adanya kunjungan kerja atau tidak memperoleh izin Presiden Joko Widodo.

Enny menyebutkan, Mahkamah sudah memiliki pertimbangan tersendiri di balik keputusan mereka memanggil 4 nama menteri itu ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Sebagaimana dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti yang diajukan, jawaban KPU, keterangan pihak terkait (Prabowo-Gibran, red.) dan Bawaslu, maka yang perlu untuk didalami lebih lanjut 4 pihak tersebut," ujar dia.

Enny juga tidak menjelaskan mengapa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak termasuk menteri yang dipanggil MK.

Padahal, capres-cawapres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, juga memasukkan pengangkatan 271 penjabat kepala daerah sebagai salah satu dalil permohonan sengketa Pilpres 2024.