Terungkap, LBH Sebut Polisi Larang Keluarga Hadiri Autopsi dan Kafani Jenazah Afif Maulana

Di antaranya tentang apa yang mereka alami dalam tragedi jembatan Kuranji.

Indira membeberkan alasan ke empat keyakinan LBH Padang bahwa ada penindasan yakni pengalaman saat menangani kasus-kasus penyiksaan.

Pihaknya, kata Indira menemukan berbagai metode yang kemudian dilakukan terus-menerus oleh kepolisian dalam memburamkan fakta-fakta soal penindasan.

"Apa yang kami temukan dari cerita keluarga, sejak awal, ketika keluarga datang ke Polsek Kuranji ingin melihat mayat AM, keluarga diminta menandatangani surat tidak menuntut apa-apa. Itu sudah menjadi sebuah modus," ucapnya.

Polisi, kata Indira juga memframing (memberitakan sebuah isu) bahwa korban adalah pelaku tawuran, sehingga jika diungkit akan jadi aib.

Bahkan ia menyebut keluarga dianjurkan untuk tidak melakukan autopsi.

Keluarga, menurut Indira dihalang-halangi polisi dalam sejumlah hal.

Kemudian, katanya saat keduarga dan polisi sepakat melakukan autopsi pada jasad Afif, polisi menganjurkan agar autopsi digelar di rumah sakit Bhayangkara.

Alasannya jika autopsi di luar akan ada biaya.

"Ketika autopsi, keluarga dihalangi untuk menghadiri proses otopsi. Padahal di awal perjanjiannya keluarga bisa hadir di samping dokter yang melakukan otopsi," ujarnya.

Anehnya, setelah autopsi, keluarga dilarang untuk memandikan dan mengkafani jenazah.

Keluarga juga diwanti-wanti untuk tidak memfoto kondisi tubuh korban dengan alasan nanti akan menjadi aib.

"Serangkaian kejanggalan inilah dari empat tahapan yang saya katakan itu yang membuat kami sangat yakin dan percaya bahwa Afif Maulana itu tidak melompat, tidak terpleset dari jembatan, dia disiksa dan mayatnya diturunkan di bawah jembatan," katanya.

Ia yakin pelakunya lebih dari satu.

Indira turut mengomentari tindakan Kapolda Sumatera Barat yang langsung menggelar konferensi pers.