Megawati Sebut Tak Ada Masalah dengan Jokowi, Istana Berikan Respons Positif

Hubungan keduanya dianggap tidak lagi harmonis paska Jokowi yang tidak mendukung calon PDIP sewaktu Pilpres.

Editor: Joseph Wesly
Warta Kota/Yulianto
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menampik anggaran bahwa dirinya dan presiden Jokowi sedang mengalami perang dingin.

Hubungan keduanya dianggap tidak lagi harmonis paska Jokowi yang tidak mendukung calon PDIP sewaktu Pilpres.

Bukannya mendukung Ganjar, Jokowi jutru dianggap menyodorkan putranya untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto.

Namun hal itu bantah oleh Megawati.

Relasi antara Megawati dan Jokowi smenjadi sorotan sejak sebelum pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Pada saat itu muncul wacana supaya Jokowi melanjutkan periode kepemimpinannya, atau 3 periode. Akan tetapi, hal itu bertentangan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hubungan keduanya disebut-sebut semakin renggang ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perubahan syarat batas usia calon presiden-calon wakil presiden. 

Akan tetapi, usai persaingan Pilpres 2024, Megawati mengaku hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja.

Meski demikian, ia menegaskan tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Berdasarkan keterangan pers dari DPP PDI-P, itu disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Megawati mulanya mendengar banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan Jokowi.

 "Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati dalam keterangannya,

Megawati menilai, keinginan memperpanjang masa jabatan presiden melanggar konstitusi. Ia pun mengajak ahli hukum yang datang di acara tersebut untuk mengangkat tangan apakah setuju dengan perkataannya itu.

 "Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar dia.

"Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," ujar Megawati. Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah mengatakan, Megawati selama ini tidak pernah melontarkan pernyataan soal hubungannya dengan Jokowi. Artikel ini telah tayang di Kompas.com

"Bahwa ada kebijakan realitas yang berbeda, Kita semua tahu, tapi langsung antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati sebagai Ibu Ketua Umum itu tidak pernah terjadi," kata Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut Said, Megawati hanya tidak sepakat soal gagasan memperpanjang jabatan Presiden Jokowi karena menyalahi UUD 1945.

Dia menyampaikan, sikap Megawati juga menjadi imbauan supaya semua pihak jangan mengakali konstitusi demi nafsu kekuasaan.

"Ketika masalah masuk di persoalan tatanegara dan demokrasi, maka Ibu (Megawati) akan selalu menjaga itu. Ibu akan konsisten. Artinya apa? Bahwa ayolah kita semua taati konstitusi kita. Jangan ngotak-atik konstitusi. Kan itu aja pesan clear-nya yang mau disampaikan," ucap Said.

Membuka ruang

Istana Kepresidenan juga menyatakan selama ini Presiden Jokowi selalu membuka ruang komunikasi dengan Megawati.

"Presiden Jokowi tetap membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan siapa saja, apalagi silaturahmi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh bangsa," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, sejak awal Kepala Negara patuh dan taat terhadap konstitusi.

 "Perlu ditegaskan bahwa sejak awal saat wacana itu muncul, sikap Presiden Jokowi sangat jelas, beliau patuh dan taat pada konstitusi. Kewenangan untuk perubahan konstitusi sepenuhnya domain MPR, bukan ditentukan oleh Presiden," jelasnya.

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

 

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved