Komisi II DPR RI Ingatkan Potensi Kerawanan Pemilu hingga Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024

TRIBUNTANGERANG.COM - Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kalimantan Timur (Kaltim). Kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR HM Rifqinizamy.

Sejumlah politikus senior Senayan hadir. Antara lain Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat dan Mardani Ali Sera dari PKS.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan sukses pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 14 Februari 2024 lalu. 

"Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional," kata Akmal Malik di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (8/11/2024).

Secara rinci Akmal lalu menguraikan raihan sukses partisipasi pemilih Kaltim pada pilpres dan pileg lalu.

Partisipasi pemilih pada pemilihan presiden sebesar 79,80 persen. Sedangkan untuk pemilihan DPR RI partisipasi pemilih sebesar 79,18 persen dan pemilihan DPRD 79 persen. 

"Kita bersyukur partisipasi pemilih Kaltim di atas rata-rata nasional. Ini adalah keberhasilan bersama. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak keamanan, masyarakat dan pemerintah," beber Akmal. 

Akmal menegaskan sesuai tugas dan fungsi pemerintah adalah memberi dukungan penyelenggaraan pilkada.

"Kami sangat mendukung proses demokrasi yang diujungtombaki oleh para penyelenggara pemilu," tegas Akmal. 

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga mengaku rajin berkomunikasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris.

Mereka pun aktif memantau kesiapan infrastruktur dan logistik pemilu hingga ke desa-desa dan daerah terpencil. 

"Kita rajin berkomunikasi. Tidak harus formal. Ber-Wa-an saja juga bisa," ungkapnya. 

Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses pilkada serentak adalah dengan pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

"Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan mencapai Rp1,1 triliun," ungkap Akmal. 

Realisasi tersebut disesuaikan dengan tahapan. Untuk pihak keamanan  terutama pada saat pelaksanaan dan pengamanan penghitungan hasil pilkada.