Ikrar Setia dan Ketaatan Masinton Pasaribu ke Megawati Soal Larangan Retret ke Magelang, Kader Lain?

Masinton mengaku sempat bicara dengan Prabowo dan Gibran saat dua pemimpin bangsa itu menyalaminya setelah acara pelantikan. 

"Presiden tadi menyapa, 'Masinton, kamu hebat sekali.' Siap, Presiden," kata Masinton usai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

Setelahnya, Prabowo juga menanyakan nama daerah tempat politikus PDI-P itu menjabat. 

"'Di kabupaten mana?' Saya katakan di Tapanuli Tengah," ujarnya. 

Selanjutnya, ia juga mengungkap perbincangan singkatnya dengan Gibran. Intinya, mereka berdua saling menyapa dan bersalaman. 

"Beliau menyampaikan ucapan selamat dan saya juga menyampaikan terima kasih," ucap Masinton. "Ya, saling sapa lah. Saling salam," imbuhnya. 

Diketahui, sebanyak 961 kepala daerah telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Para kepala daerah juga sempat kirab berjalan dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Kepresidenan. 

Baca juga: Menanti Ketaatan 126 Kepala Daerah PDIP Soal Larangan Megawati untuk Ikut Retret di Magelang

Presiden Prabowo mengatakan, 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. 

Dalam pidatonya, Presiden RI mengucapkan selamat kepada kepala daerah yang terpilih. Menurutnya, pelantikan serentak ini adalah momen bersejarah di Indonesia. "Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah," kata Prabowo

Kader Dilarang Beri Pernyataan

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengintruksikan seluruh kader partainya agar tidak memberikan pernyataan tanpa arahan resmi dari dirinya. Instruksi tersebut disampaikan melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/2025 tertanggal 20 Februari 2025.

Megawati mengatakan larangan tersebut dibuat setelah mencermati dinamika politik nasional, khususnya penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, dirinya memiliki wewenang penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai. 

Hal tersebut mencakup seluruh aspek internal maupun eksternal partai, termasuk eksistensi, program, dan kinerja PDIP.