Ada Campur Tangan Presiden Prabowo dalam Pembatalan Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Anak Try Sutrisno

Agung menyoroti, secara teknis, alasan pembatalan mutasi tersebut karena miss - administratif.

"Miss - administratif dalam konteks ada posisi-posisi yang dianggap belum/sudah terisi namun figur yang dipilih lebih dibutuhkan di tempat tertentu termasuk dalam konteks Letjen Kunto di Pangkogabwilhan," jelasnya.

Namun, lanjutnya, secara substantif, kemungkinan lebih kuat alasan politis karena mengemuka anomali. 

"Karena sebagai pihak eksternal, jarang sekali terjadi hal demikian di TNI," ujarnya.

Apalagi rentang perubahan keputusan mutasinya begitu cepat dan berkelindan dengan ekosistem politik di mana forum purnawirawan menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka.

"Walaupun Letjen Kunto tak terlibat, tapi susah untuk tidak dikaitkan bahwa Letjen Kunto adalah Putra dari Seorang Wapres yang secara tidak langsung mendukung upaya pemakzulan (Gibran)," imbuh Agung.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto batal mencopot Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo itu tertuang dalam SK terbaru Nomor Kep 554.a/IV/2025.

Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo ke Staf Khusus KSAD dibatalkan.

Dengan demikian alumnus Akmil 1992 itu akan tetap menjabat Pangkogabwilhan I.

Letjen TNI Kunto Arief Wibowo putra Jenderal (purn) Try Sutrisno mantan Panglima ABRI dan Wapres era Soeharto.

Mabes TNI pun menjelasan pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo itu.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengonfirmasi salinan dokumen Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 554.a/IV/2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada Jumat (2/5/2025).

Dalam salinan dokumen tersebut, menunjukkan mutasi putra Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yakni Letjen TNI Kunto Arief Wibowo hingga mantan ajudan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo yakni Laksda TNI Hersan dibatalkan.

Kristomei menyebut sejumlah perwira tinggi TNI dalam mutasi terbaru tersebut ditangguhkan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia.