Jokowi Tegaskan Batalnya Mutasi Letjen Kunto dan Laksda Hersan Urusan Internal TNI

Joko Widodo menegaskan bahwa pembatalan mutasi jabatan Letjen Kunto Arief Wibowo dan Laksda Hersan merupakan urusan internal TNI.

Editor: Joko Supriyanto
(KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati)
BANTAH KIRIM UTUSAN- Presiden ketujuh RI, Joko Widodo. Jokowi membantah mengirimkan utusan agar membatalakan pemecatannya sebagai kader PDIP. (KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati) 

TRIBUNTANGERANG.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa pembatalan mutasi jabatan Letjen Kunto Arief Wibowo dan Laksda Hersan merupakan urusan internal TNI tanpa adanya intervensi dari dirinya.

Hal ini menepis spekulasi yang mengaitkannya dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak ada sama sekali. Itu urusan internal TNI,” jelas Jokowi saat ditemui Rabu (7/4/2025).

Seperti diketahui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi dua pejabat militer ini berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.

Dengan begitu, Laksda Hersan tetap menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

Sementara Letjen Kunto Arief Wibowo kembali menduduki posisi semula sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

Menurutnya, kebijakan mutasi melalui mekanisme yang cukup ketat melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti).

Baca juga: Mabes TNI Batalkan Mutasi 7 Pati, Termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo Anak Try Sutrisno

Hanya Panglima TNI dan presiden yang memiliki kewenangan mengenai hal ini.

"Prosedurnya kita tahu ada Wanjakti dan lain-lain. Itu kewenangan Panglima TNI dan kewenangan dari panglima tertinggi,” jelasnya.

Spekulasi adanya intervensi timbul karena sebelumnya isu pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat.

Salah satu yang mendukung wacana ini Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

Pihak yang mengusulkan pemakzulan Gibran datang dari Forum Purnawirawan TNI.

Surat itu ditandatangani oleh ratusan purnawirawan dengan rincian 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel yang semuanya telah pensiun.

Jokowi pun menegaskan tidak ada sangkut pautnya antara isu pemakzulan dengan pembatalan mutasi ini.

“Tidak ada (kaitannya isu pemakzulan). Tidak ada (intervensi untuk mengganti dengan mantan ajudan Jokowi),” tuturnya

(Tribunnews.com)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved