TRIBUNTANGERANG.COM, TANGSEL - Sejumlah organisasi massa (ormas) mengelola parkir liar di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ormas tersebut mengelola parkir di lahan-lahan milik Pemkot Tangsel. Uang yang dikeruk dari bisnis parkir tersebut, sepenuhnya masuk kantong pengurus ormas.   

Anggota Komisi I DPRD Tangerang Selatan (Tangsel), Emanuella Ridayati geram dengan banyaknya ormas yang menguasai lahan milik Pemkot Tangsel dan menjadikannya sebagai lahan parkir.

Fenomena ini berlangsung dari tahun ke tahun karena pembiaran.

Pemkot Tangsel pun kesulitan mencari jalan keluar.

Padahal, penarikan uang parkir oleh ormas menganggu kenyamanan warga.

"Bagaimana tidak terganggu, kita ambil contoh di RSUD Tangsel. Motor yang parkir langsung diberi secarik kertas parkir senilai Rp 3.000, lalu ditinggal begitu saja," ujar Ridayati yang akrab disapa Rida, Jumat (16/6/2023).

"Parkir motor di RUSD Tangsel berlapis dan saling menutupi, sehingga akses masuk dan keluar motor pun sulit," imbuh legislator dari Fraksi PSI ini.

Menurut Rida, pungutan parkir di lahan aset pemerintah, hanya boleh dilakukan dengan izin Dinas Perhubungan.

Besaran retribusi atau tarif parkir pun sudah ditetapkan

Hal ini sudah tertuang dalam peraturan Wali Kota Tangerang Selatan.

Rida meminta, agar Dishub Tangsel bisa peka dan membasmi pemungut parkir liar.

"Menurut saya, Dinas Perhubungan seharusnya melaksanakan lelang parkir di tempat-tempat yang sering didatangi oleh warga seperti rumah sakit dan taman kota," ucapnya.

"Dengan adanya perusahaan yang mengelola parkir di tempat-tempat ini, warga akan merasa lebih aman dan nyaman," lanjut Rida.

Bukan tanpa alasan, Rida merasa geram karena biaya parkir yang dikelola oleh ormas tidak akan masuk ke retribusi daerah.