TRIBUNTANGERANG.COM - Konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam dituding adanya keterlibatan dari negara asing yang membuat proyek Rempang Eco City banyak penolakan.

Adanya keterlibatnya dari pihak asing ini sempat disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Adanya negara asing yang terlibat dalam konflik Rempang hingga mengakibatkan bentrokan warga dan aparat, diduga kuat ingin kawasan Pulau Rempang khususnya Kepulauan Riau tidak maju.

Apalagi saat ini Pemerintah memiliki keinginan jika Pulau Rempang menjadi kawasan pariwisata hijau yang akan mendongrak sektor ekonomi negara.

Baca juga: Komnas HAM Sesalkan Aparat Gunakan Gas Air Mata Akibatkan Bayi Sesak Nafas Saat Bentrokan di Rempang

Ditambah lagi, jika konflik Rempang sendiri juga bertepatan dengan tahun politik, maka ada aktor-aktor yang memanfaatkan kondisi tersebut.

"Temuan saya sebagai tim, saya tahu siapa barang ini yang ikut main, tapi yakinlah, teman-teman, bahwa tidak hanya dari dalam negeri, saya tahu kok siapa yang dari luar negeri," kata Bahlil beberapa waktu lalu.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan ada pihak yang selalu menghalangi setiap kali ada investasi besar yang ingin masuk ke Kepulauan Riau (Kepri).

"Setiap Kepri itu mau maju, setiap ada investasi besar yang masuk selalu saja ada yang menghalangi," jelas Bahlil.

Baca juga: Manuskrip Belanda yang Diunggah Ustaz Abdul Somad Buktikan Sejarah Pulau Rempang Sebenarnya

Meskipun dirinya mengetahui adanya negara asing yang terlibat dalam konflik Rempang, namun Bahlil enggan menyebut nama negara yang dimaksud, namun ia menerangkan bahwa negara tersebut adalah tetangga Indonesia.

"Saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan," ujarnya.

Ia menilai, campur tangan pihak asing adalah hal yang wajar dalam persaingan di mana sebuah negara memiliki strategi dalam berkompetisi dengan negara lainnya.

 "Itu biasa dalam persaingan, tapi dalam persaingan itu ada strategi yang tidak ingin melihat negara A itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka," terang Bahlil seperti dilansir Kompas.tv.

Pada rapat terbatas Senin (25/9) pagi, Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait permasalahan di Pulau Rempang antara lain penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.

"Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka, aturan, dan proses secara kekeluargaan," urainya.

Ia juga mengatakan, warga dan ketua adat di Rempang menerima adanya investasi di wilayah mereka.

"Jujur kemarin saya ketemu tokoh yang dituakan di situ, sempat menyampaikan bahwa mereka tidak menolak investasi, mereka membutuhkan investasi.

Baca juga: Emak-emak di Rempang Batam Kecewa dengan Sikap Menteri Bahlil: Kami Tak Mau Digusur Pak

Sampai ada bahasanya bahwa '5 kali kiamat pun kalau tidak ada investasi kampung ini nggak akan maju cepat'," ungkapnya.

Ia mengkalim, sudah hampir 300 dari 900 Kepala Keluarga (KK) yang bersedia direlokasi atau perkampungannya digeser.

"Sampai dengan kemarin, dari total 900 KK yang terdaftar, sudah hampir 300 KK, ini mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ungkapnya.

Tanjung Banon proyek percontohan

Bahlil menyebut akan membuat satu kampung bernama Tanjung Banon sebagai percontohan.

"Pergeseran satu kampung yang namanya Tanjung Banon, itu akan dijadikan sebagai perkampungan percontohan yang akan kami tata betul, baik dari sisi infrastruktur jalannya, maupun dari sisi puskesmas, kemudian air bersih, sekolah, kami akan buat sedemikian baik, termasuk di dalamnya ada pelabuhan untuk perikanan," jelasnya.

Ia menyatakan, ada lima perkampungan yang perlu digeser untuk pembangunan Rempang Eco City, sehingga akan dipindahkan ke wilayah Tanjung Banon.

"Kami geser ke Tanjung Banon yang lokasinya tidak lebih dari 3 kilometer," tegasnya.

Baca juga: Pernyataan Panglima TNI Soal Piting Warga Rempang Dikecam Panglima Pajaji, Yudo Margono Minta Maaf

Ia menyatakan, pembangunan kampung tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sementara itu, pihaknya telah menyiapkan uang tunggu dan uang sewa rumah atau kontrakan bagi warga Rempang yang terdampak proyek pembangunan Rempang Eco-City.

Jumlah uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang, sedangkan uang sewa rumah sebesar 1,2 juta per KK.

"Ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang, uang kontrakan Rp1,2 juta per KK. Jadi kalau 1 KK itu ada 4 orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4.800.000 dan uang kontrak rumah Rp1.200.000, jadi sekitar Rp 6 juta," kata Bahlil.

Ganti rugi tersebut, kata dia, akan dilaksanakan sesuai aturan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Kemudian di dalam proses, ada tanaman, ada gerabah, itu juga akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku di BP Batam," terangnya.

(Wartakotalive.com/KompasTV)