Makan Bergizi Gratis
Gelar Rakernis 2025, KI Pusat Dorong Keterbukaan Informasi Program MBG ke Masyarakat
Kami mendorong keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas ketahanan pangan, misalnya program MBG
Penulis: Gilbert Sem Sandro | Editor: Joseph Wesly
Laporan Wartawan,
TRIBUNTANGERANG.COM, Gilbert Sem Sandro
TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG- Komisi Informasi (KI) Pusat mendorong Pemerintah Pusat terbuka akan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas Presiden RO Prabowo Subianto.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro mengatakan, program MBG masuk dalam sektor ketahanan pangan yang harus terbuka informasinya untuk masyarakat.
Hal tersebut disampaikan usai menggelar Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Teknis 2025 di Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
"Kami mendorong keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas ketahanan pangan, misalnya program MBG, tentunya program-program ini memerlukan keterbukaan informasi publik di dalamnya," ujar Donny, Selasa (30/9/2025).
Selain ketahanan pangan terdapat dua sektor lainnya yang memerlukan transparansi dalam penyampaian informasi yaitu ketahanan energi dan ketahanan air.
"Kami sudah membuat satu perencanaan, nanti tim dari Komisi Informasi Pusat yang akan bekerjasama dengan kementerian terkait maupun dengan penasihat khusus presiden agar rekomendasi ini nanti disampaikan kepada Presiden RI," kata dia.
"Jadi kami berusaha membantu pemerintah dalam hal ini programnya Presiden RI untuk ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan air," sambungnya.
Baca juga: Di Balik Sukses MBG di Tangsel, Ada Guru yang Kurang Istirahat
Lebih lanjut KI juga mendorong dilakukannya revisi Undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dinilai tidak lagi relevan saat ini.
Pasalnya dalam era perkembangan zaman, ketentuan tersebut dinilai tidak relevan dengan lingkungan usaha dan lingkungan stragegis dan digitalidasi teknologi.
"Maka dari setiap informasi harus dibuka seluas-luasnya, karena masyarakat boleh mempunyai hak untuk tau, kalaupun ada yang dikecualikan juga harus dilakukan secara ketat dan terbatas," jelasnya.
Adapun Rakernis tersebut membahas teknis dan perumusan rekomendasi strategis di bidang keterbukaan informasi publik. Ketua KI Provinsi Banten, Zulfikar, selaku tuan rumah membuka
Baca juga: Makan Bergizi Gratis Berjalan Sukses di Tangsel tapi Apresiasi untuk Guru Masih Nol
Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua KI Provinsi Banten, Zulfikar dan ditutup dengan pidato Wali Kota Tangerang, Sachrudin, selaku tuan rumah.
Menurut dia rekomendasi ini menjadi acuan langkah strategis Komisi Informasi di tingkat pusat maupun daerah, dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik secara nasional.
"Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya memperkuat konsistensi implementasi UU KIP, tetapi juga diharapkan memberi dampak nyata bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia," jelasnya. (m28)
Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini
Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News
| BGN Minta Maaf Atas Dugaan Keracunan MBG Siswa di Pondok Kelapa Jaktim |
|
|---|
| Koordinator SPPG Kabupaten Tangerang Buka Suara Soal Menu MBG Minimalis |
|
|---|
| Mensos Pastikan 300.000 Lansia Bakal Terima MBG, Begini Mekanisme Penyalurannya |
|
|---|
| Dapur MBG Jadi Sorotan, DPR Minta Pengawasan Ketat Program Makan Gratis |
|
|---|
| DPR RI Sebut Pembangunan SPPG dan Dukungan Masyarakat Jadi Kunci Optimalnya Program MBG di Banten |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tangerang/foto/bank/originals/Donny-Yoesgiantoro.jpg)