Benahi Program MBG, Dadan: Penggerak Program Direkrut dari Lulusan Sarjana Terbaik

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Fitriyandi Al Fajri

TRIBUNTANGERANG.COM, BOGOR – Pengelolaan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia disebut dilakukan melalui sistem terintegrasi berbasis sumber daya manusia terlatih dan mekanisme kontrol berlapis.

Upaya ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berkembang pesat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, menjelaskan  operasional SPPG tidak berjalan secara spontan, melainkan didukung oleh SDM yang telah melalui proses pendidikan terstruktur sebelum ditempatkan di lapangan.

Baca juga: BGN Minta Maaf Atas Dugaan Keracunan MBG Siswa di Pondok Kelapa Jaktim

Menurutnya, para penggerak program direkrut dari lulusan sarjana terbaik yang kemudian mengikuti pelatihan terpusat, termasuk pendidikan di Universitas Pertahanan sebagai bagian dari Komponen Cadangan (Komcad).

“Program ini dikembangkan dengan sistem, dan sebelum SPPG operasional, SDM-nya kami didik terlebih dahulu secara tersentral,” kata Dadan saat wawancara eksklusif bersama Pemred Warta Kota Network sekaligus Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Domu Ambarita di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (29/4/2026).

Setelah dinyatakan siap, SDM tersebut disebar ke berbagai daerah untuk mengawal pembangunan hingga operasional SPPG.

Setiap unit yang telah diverifikasi kemudian mendapatkan dukungan pendanaan melalui virtual account agar dapat langsung beroperasi.

Baca juga: Kepala BGN Dadan Hindayana Ungkap Fakta Lain Soal 70 Ribu Motor Listrik yang Viral di Medsos

Dia menambahkan, sistem komando juga diterapkan secara harian dari pusat ke daerah untuk memastikan koordinasi tetap berjalan efektif.

“Kami memiliki basis komando yang instruksinya bisa diberikan setiap hari dari pusat langsung ke daerah,” ujarnya.

Selain itu, komposisi pimpinan di BGN yang melibatkan unsur purnawirawan TNI/Polri dan profesional sipil disebut turut memperkuat efektivitas koordinasi di lapangan.

Di sisi lain, penerapan sanksi terhadap SPPG yang bermasalah diklaim berdampak pada peningkatan kualitas layanan.

Evaluasi dilakukan melalui penghentian sementara operasional, investigasi, hingga pemberian rekomendasi perbaikan.

“Beberapa SPPG yang mengalami kejadian kami hentikan sementara, kami analisis, kami investigasi, kemudian kami berikan rekomendasi,” imbuh Dadan.

Baca juga: BGN Sebut Kabupaten Tangerang Jadi Penerima Manfaat MBG Terbanyak Kedua di Indonesia

Dia menyebut, setelah melalui proses tersebut, unit yang sempat bermasalah justru menunjukkan perbaikan signifikan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.