Megawati Instruksikan Kader PDIP Tak Bicarakan Capres, Pengamat: Baliho Puan Juga Harus Diturunkan

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Ubedillah Badrun, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta menilai, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri kepada para kadernya untuk tidak bicara soal Pilpres 2024, harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

Ubed menyebut langkah nyata itu dengan tak lagi memasang baliho Puan Maharani yang sempat mengundang pro dan kontra di publik.

"Jadi baliho-baliho Puan itu harus diturunkan."

Baca juga: Jokowi Kumpulkan Pimpinan Parpol Koalisi di Istana di Tengah Isu Reshuffle, PAN Diajak

"Jangan ngomongin capres, tapi tindakannya masih memunculkan tokoh anaknya lagi yang jadi capres," kata Ubed saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Maka itu, menurutnya perlu ada keseiramaan antara narasi yang dikeluarkan Megawati dengan langkah para kader terutama di akar rumput.

"Langkah ini bisa menjadi langkah yang tepat, karena memang kondisi saat ini belum waktunya bicara soal capres, apalagi rakyat lagi sengsara secara umum."

Baca juga: Tiba di Bareskrim Polri, Muhammad Kece: Semoga Bangsa Indonesia pada Nyadar

"Jadi ketepatannya Megawati ini karena kondisi sekarang lagi krisis," tambahnya.

Meskipun demikian, apa yang dilakukan Megawati melalui instruksinya itu dinilai Ubed sangat terlambat.

"Jadi tepat narasinya tetapi terlambat, mestinya kemarin-kemarin disampaikannya sebelum baliho dipasang," ulasnya.

Baca juga: Pemerintah Panggil 48 Obligor dan Debitur BLBI Termasuk Tommy Soeharto untuk Lunasi Utang

Sebelumnya, PDIP dan Partai Gerindra tak membicarakan Pilpres 2024, saat melakukan silaturahmi politik di kantor pusat DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lantas mejelaskan surat instruksi partai kepada kader, agar tak berbicara mengenai capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

PDIP menilai, soal pemimpin nasional itu bukan hanya melibatkan keputusan partai.

Tapi, juga harus muncul dari kehendak rakyat serta ada unsur campur tangan Tuhan.

Hasto mengatakan, di surat itu, kader memang diinstruksikan tak bicara soal capres-cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024.

"Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat."

"Ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan, usai pertemuan dengan DPP Gerindra, Selasa (24/8/2021).

Dalam surat DPP bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021, semua kader partai dilarang berbicara dan menanggapi isu capres-cawapres 2024.

Kata Hasto, kongres partai sudah mengamanatkan agar keputusan menyangkut pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden, diambil oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri.

PDIP juga menyadari prioritas saat ini adalah penanganan pandemi Covid-19.

"Kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan siapa capres dan wapres yang akan datang, dan kehendak rakyat itu sebagai panduan yang terbaik."

"Tetapi skala prioritas saat ini itu adalah terkait dengan pandemi dan bagaimana partai berkonsolidasi," tutur Hasto.

Dalam konteks konsolidasi itu juga, maka dialog dengan Gerindra yang dilaksanakan itu menjadi penting.

Bagi PDIP, pertemuan ini adalah juga bagian dari konsolidasi nasional.

"Karena terkait dengan calon pemimpin itu tugasnya partai untuk menyiapkan calon pemimpin di dalam proses kaderisasi yang sistemik," jelas Hasto.

Itulah mengapa PDIP dan Gerindra sepakat untuk tidak membicarakan soal Pemilu 2024 dalam pertemuan hari ini.

Sebab, kata Hasto, ada masanya untuk membicarakan hal itu, dan yang penting saat ini adalah soal penanganan pandemi.

Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, ketika menjawab pertanyaan wartawan, usai pertemuan kedua partai yang dilaksanakan tertutup.

"Untuk pemilu 2024, kalau dari aspek ideologi kita sama-sama punya komitmen terhadap Pancasila."

"Nanti setelah pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama, ada momentumnya, ada waktunya untuk membahas hal-hal tersebut."

"Karena skala prioritas adalah kepentingan rakyat, keselamatan bangsa dan negara," ucap Hasto.

Sedangkan Muzani mengatakan, saat ini pihaknya dan PDIP memilih membahas hal yang strategis, bukan terkait kepentingan politik.

Makanya yang dibahas adalah kesepakatan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara yang harus dijaga serta dilaksanakan.

Dan yang kedua, PDIP dan Gerindra bicara tentang perlunya dukungan kepada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Sebab situasi saat ini sangat tidak mudah, shingga posisi pemerintah perlu dikuatkan, minimal di parlemen.

"Perlu ada penguatan pemerintah, minimal yang kita miliki adalah kekuatan politik di DPR."

"Itu yang akan kita berikan terus-menerus kepada pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini."

"Kami tidak bicara yang lain (Pemilu 2024), karena menurut kami keselamatan rakyat, keselamatan negara di atas segala-galanya."

"Dan keselamatan kita semua, harus terus menjadi negara yang kuat bersatu."

"Itu sebabnya kami berdua hanya bicara masalah pandemi Covid ini, karena menurut kami ini adalah hal yang paling vital," beber Muzani.

PDIP dan Partai Gerindra juga sepakat saling menguatkan gotong royong kebangsaan, membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.

"Bahwa kedua partai politik, PDI Perjuangan dan Gerindra, Gerindra dan PDI Perjuangan, sama-sama menyadari peran pentingnya sebagai parpol yang mengusung pemerintahan Pak Jokowi-Maruf Amin."

"Dan di dalam diskusi tadi kami banyak membahas bagaimana dukungan tersebut dapat diimplementasikan melalui gotong royong nasional, untuk membantu seluruh rakyat Indonesia di dalam mengatasi pandemi Covid tersebut," papar Hasto Kristiyanto.

Kata Hasto, kedua partai banyak membahas tentang bagaimana distribusi vaksin Covid-19.

Penekanannya mengenai pencegahan dan pendistribusian vaksin untuk rakyat secara adil.

PDIP dan Gerindra juga sepakat gotong royong diperlukan untuk dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, khususnya semua parpol.

"Seluruh elemen bangsa wajib mengedepankan energi positif ini," imbuh Hasto.

Karenanya, PDIP dan Gerindra sepakat agar berbagai tensi politik yang tidak perlu, tak didahulukan, dibanding kerja mengatasi pandemi.

Misalnya, daripada membahas revisi UU Pemilu, kedua partai sepakat lebih baik saat ini bekerja mengatasi pandemi.

Hal kedua, PDIP dan Gerindra bersama-sama mendorong kerja sama ideologi.

Di dalam pertemuan, pihak Gerindra menyampaikan pesan dari Prabowo Subianto yang menekankan PDIP merupakan saudara seperjuangan.

"Maka kita saliang belajar satu sama lain bagaimana perubahan dinamika lingkungan strategis, kita bahas bersama-sama."

"Dan akhirnya disepakati bagaimana kedua partai membangun kerja sama menjadi benteng ideologi bagi Pancasila, bagi UUD 1945, bagi NKRI, dan kebhinekaan Indonesia," cetus Hasto.

Keprihatinan dan keinginan kedua parpol itu adalah bagaimana memastikan Pancasila benar-benar dapat dibumikan di dalam seluruh aspek kehidupan.

"Berkaitan dengan Pemilu 2024, ya tadi kita bahas dalam ruang yang tertutup," imbuh Hasto. (Reza Deni)