Waspada, Korban Kebocoran Data Bisa Dituduh Sebagai Teroris

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Dr Pratama Persada, chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (ClSSReC), menyoroti kebocoran data yang semakin mengkhawatirkan.

Sebab, katanya, saat ini ditemukan kebocoran data masyarakat, bisa membuat masyarakat dituduh sebagai teroris.

Hal itu disampaikan Pratama dalam Ins Talk yang disiarkan kanal media sosial Instagram @radioelshinta90fm, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Yahya Waloni Dikembalikan ke Bareskrim Usai Dirawat karena Pembengkakan Jantung

"Kemarin saya juga sempat live dengan Wakil Ketua Komisi I DPR."

"Sekarang sudah ada juga data kita ini digunakan untuk menjadi anggota kelompok teroris. Bayangin," kata Pratama.

Bisa dibayangkan, kata Pratama, seseorang yang tak pernah terlibat langsung, tiba-tiba terseret dalam kelompok teroris.

Baca juga: Penyidik KPK Tak Lulus TWK: Harun Masiku Ada di Indonesia pada Agustus 2021

"Jadi, ketika Densus 88 menggerebek mendapat list anggotanya, dicek anggotanya, ada KTP kita di sana. Ngeri enggak?"

"Kita enggak ngapa-ngapain, kita enggak pernah radikal, tiba-tiba kita dibilang teroris."

"Itu kan bahaya sekali," tuturnya.

Baca juga: Wamenkes Bilang Herd Immunity Tak Terbentuk Meski 70-80 Persen Penduduk Sudah Divaksin Covid-19

Untuk itu, Pratama menegaskan, kebocoran data tidak bisa diremehkan begitu saja. Termasuk, soal kebocoran data eHAC.

"Makanya, jangan meremehkan data yang bocor."

"Saya kemarin sempat kesel dengan Kemenkes, dia bilang data yang bocor dari eHAC itu data lama."

"Ada 1,3, juta data loh. Dibilang data lama, padahal itu data valid," tegasnya.

Roy Suryo: PeduliLindungi Aplikasi Konyol, Tak Ada Verifikasi Sama Sekali

Roy Suryo, pakar telematika dan informatika mengatakan, PeduliLindungi adalah aplikasi konyol yang sejak awal sangat mudah dibobol, bahkan oleh orang yang bukan ahli IT sekalipun.

Karena itu, kata Roy, sejak awal ia sudah memprediksi bocornya data di aplikasi tersebut.

Dan kini terbukti data sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi pun bocor.

Baca juga: Effendi Simbolon: Insyaallah Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Dudung Abdurachman KSAD

"Nah, kenapa ini bisa terjadi pada kasus server atau katakanlah pada data yang ada di PeduliLindungi, kemarin?

"Karena di situ dimungkinan masyarakat mencetak atau self printing, dari kartu vaksin yang ada."

"Sehingga dimungkinkan orang memasukkan nama atau memasukkan tanggal lahir dan kemudian memasukkan NIK," tutur Roy kepada Wartakotalive, Sabtu (4/9/2021).

Baca juga: NIK Jokowi Mudah Diakses Publik, Ketua KPU Bilang Sudah Ada Persetujuan Tertulis

Hal itu, jelas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini, sangat konyol.

Karena, siapapun bisa saja memasukkan data orang lain dan mencetak kartu vaksin orang lain, tanpa ada verifikasi terlebih dahulu.

"Konyolnya, nah ini saya bilang konyol, atau dalam berbagai statement saya bilang lucu atau konyol, adalah orang atau siapapun tidak diverifikasi untuk memasukkan data itu."

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani: Kalau Data Pribadi Presiden Saja Bisa Bocor, Apalagi Warga Biasa

"Apakah itu data pribadi dia, atau data pribadi orang lain."

"Jadi ketika kemudian harusnya diverifikasi, dia mendapat OTP atau one time password ke handphone yang sudah teregistrasi sebelumnya."

"Dan itu misalnya menggunakan double protecting, misalnya pada WA itu ada yang namanya two factor authentification. Maka itu akan aman," papar Roy.

Baca juga: Diciduk KPK, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono: Tolong Tunjukkan yang Memberi Rp 2,1 Miliar Siapa?

Namun di aplikasi PeduliLindungi, kata dia, verifikasi itu tidak ada sama sekali.

"Masalahnya tidak ada verifikasi di aplikasi ini."

"Jadi orang yang tahu tanggal kelahirannya Bapak Presiden dan semua orang tahu 21 Juni 61, lalu bisa memasukkan NIK-nya, dan ini bisa browsing dengan Google."

Baca juga: Aksi Dukung Mendukung Anggota DPR kepada Calon Panglima TNI Dinilai Bikin Suasana Jadi Kurang Sehat

"Kita bisa mencari data-data itu termasuk milik Presiden sendiri, jadi ini menunjukkan ketidakamanannya data di Indonesia."

"Nah, kemudian orang atau siapapun memasukkan itu keluarlah data dari vaksin beliau atau Presiden."

"Dan kemudian itu bisa diprint," bebernya.

Baca juga: Takut Kabur, KPK Boyong 17 ASN Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo ke Jakarta

Jika data vaksin Presiden bisa dibobol, kata Roy, maka data masyarakat dan para pejabat juga bisa.

Menurut Roy, pernyataan pemerintah yang akan melindungi data pejabat di aplikasi PeduliLindungi agar tak bocor seperti data Presiden, menggelikan.

"Nah, kalau sekarang misalnya pemerintah mengatakan akan melindungi data pejabat tertentu, maka ini menjadi pertanyaan untuk situs PeduliLindungi ya, begitu."

Baca juga: Sertifikat Vaksinasi Covid-19 dan NIK Jokowi Bocor, Data Pejabat di PeduliLindungi Kini Ditutup

"Karena kemudian aplikasi menjadi tidak peduli terhadap masyarakat dan tidak melindungi terhadap masyarakat."

"Tapi hanya melindungi pejabat tertentu saja. Ini menjadi pertanyaan," ucap Roy. (Fransiskus Adhiyuda)