Anggota Komisi I DPR Tegaskan Tak Ada Aturan Calon Panglima TNI Harus Berdasarkan Giliran Matra

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menegaskan, tak ada ketentuan calon panglima TNI harus berdasarkan giliran matra.

Jika secara urutan, maka calon panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto berasal dari matra laut.

Menurut Dave, yang terpenting calon Panglima TNI dipilih dari Kepala Staf TNI.

Baca juga: Masih Periksa Saksi Lain, Bareskrim Belum Jadikan Irjen Napoleon Tersangka Penganiaya M Kece

"Kalau dibilang giliran (matra) tidak ada."

"Panglima itu tergantung kebijakan Presiden, dan itu yang penting dari kepala staf yang ada," kata Dave di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Dave mengatakan, hingga kini surat presiden (surpres) mengenai calon Panglima TNI belum diterima DPR.

Baca juga: Bareskrim Tetapkan Irjen Napoleon Bonaparte Sebagai Tersangka Pencucian Uang Suap dari Djoko Tjandra

Bisa saja surpres tersebut dikirim pihak Istana sebelum DPR menjalani masa reses di awal Oktober 2021.

"Kami berharp segera mungkin."

"Tapi kalau melihat kemungkinan itu di masa yang akan datang, tapi mungkin ya, kita tak tahu."

Baca juga: PROFIL dan Jejak Kejahatan Ali Kalora, Gembong Teroris MIT Poso yang Ditembak Mati, Bunuh 17 Warga

"Mungkin saja di ujung, karena masa sidang ini berakhir di awal Oktober."

"Mungkin di masa yang akan datang," tuturnya.

Soal jabatan Panglima TNI, pasal 13 UU 34/2004 tentang TNI menyatakan, jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Baca juga: PIDATO Lengkap Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB: Politisasi dan Diskriminasi Vaksin Masih Terjadi

Kata 'dapat' di sini bisa dimaknai boleh dilakukan, dan boleh juga tidak dilakukan.

Artinya, tidak ada kewajiban Presiden mengangkat Panglima secara bergantian atau berurutan dari tiap angkatan.

Pasal 13