Anies Baswedan Diminta Ungkap Kerja Sama dengan ACT, Buntut Dugaan Penyelewengan Dana Umat

TRIBUNTANGERANG.COM,  JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mengungkap kemungkinan adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Hal ini buntut dugaan penyelewenangan dana umat yang dilakukan petinggi ACT.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul mengatakan, Anies perlu mengumumkan kepada publik agar masyarakat merasa tenang.

Baca juga: Mahfud MD Minta ACT Tidak Hanya Dikutuk Tapi Dipidana Bila Terbukti Tilap Dana Umat

Baca juga: Dugaan Penyelewengan Dana di ACT, Fadli Zon: Bisa Diproses Jika Terbukti Pakai Dana Publik 

Soalnya ada beberapa program Pemprov DKI Jakarta yang melibatkan ACT untuk kemanusiaan, seperti halnya kolaborasi sosial berskala besar (KSBB) untuk menyikapi pandemi Covid-19 pada April 2020 lalu.

“Pemprov saya sarankan menjelaskan secara utuh kalau memang tidak ada penyelewengan. Segera buka kepada publik karena ini bisa bermuatan politis, saya kira lagi-lagi Pak Anies yang bisa dirugikan,” ujar Adib pada Selasa (5/7/2022).

Menurut dia, kasus ACT bisa menjadi hambatan bagi Anies secara politis. Apalagi jika ditemukan adanya ketidaksesuaian program daerah di ACT yang berpotensi merugikan APBD.

Tetapi sebaliknya, nama baik Anies akan tetap terjaga apabila tidak ditemukan masalah antara Pemprov DKI dengan ACT.

Karena itu, dia menganggap Pemprov DKI harus mengumumkan kepada publik soal kerja sama dengan ACT.

“Kalau ada penjelasan secara utuh tidak ada yang dirugikan itu tidak masalah, itu harus dijabarkan kepada publik secara terang benderang. Tapi sebaliknya kalau ada yang dirugikan dan ditemukan ada indikasi dugaan misalnya tidak sesuai dengan program, merugikan, misalnya pakai APBD,” kata Adib.

“Ini akan menjadi batu sandungan membelenggu tentunya Pak Anies Baswedan karena dia sendiri adalah Gubernur DKI yang potensi jadi Capres. Larinya pasti nggak jauh-jauh pada muatan politis kalau ini memang ada penyelewengan, kalau tidak saya kira ini akan menjadi clear (bersih) bagi Pemprov DKI dan Pak Anies,” lanjutnya.

Adib mengatakan, menyita perhatian publik karena di tengah keadaan ekonomi sekarang, justru petinggi lembaga itu diduga menyelewengkan dana umat.

Aparat penegak hukum atau stakeholder terkait bisa saja mendalami keterlibatan kemungkinan adanya program ACT memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.