BREAKING NEWS: Presiden Sebut Kualitas Udara Jabodetabek Memburuk, Dorong Perusahaan Terapkan WFH

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan minta digelar rapat terbatas (ratas) membahas polusi udara di wilayah Jabodetabek yang semakin memburuk dalam sepekan terakhir.

Terlepas dari metode dan alat ukur, Jokowi menyatakan ada penurunan pada kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

"Tanggal 12 Agustus 2023 kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," kata Jokowi dalam ratas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Jokowi menjelaskan ada sejumlah faktor penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek.

Di antaranya adalah kemarau panjang selama tiga bulan terakhir ini yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

"Pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," ujar Presiden.

Menteri yang hadir dalam ratas tersebut di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebagai informasi, polusi udara kian bertambah parah di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Dari laman IQAir, indeks kualitas udara Jakarta pada dua hari itu adalah 160 hingga 164.

Salah satu konsentrasi yang menjadi polutan utama, yaitu PM2.5 sebanyak 72 mikrogram per meter kubik.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan empat instruksi atau perintah untuk menangani buruknya kualitas udara di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pertama, untuk penanganan polusi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik. Kemudian ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek," ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.

"Dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," tutur dia.

Apabila diperlukan, lanjut Presiden, pemerintah akan mendorong work from home (WFH) untuk karyawan perkantoran. Atau bisa juga dilakukan kerja secara hibrid dengan skema WFH dan work from office (WFO).

Kedua, untuk penanganan jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.