Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Cak Imin Beri Tanggapan Terkait Konflik Rempang

TRIBUNTANGERANG.COM - Konflik yang terjadi di Rempang, Batam terus menjadi sorotan publik.

Konflik dikawasan tersebut terjadi karena akan dibangun kawasan ekonomi baru yang diberi nama Rempang Eco-city.

Namun, dampak dari pengembangan kawasan tersebut membuat warga yang tinggal di Pulau Rempang, Kepulauan Riau harus rela direlokasi.

Sehingga muncul penolakan warga setempat, bahkan penolakan ini pun berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri.

Baca juga: Emak-emak di Rempang Batam Kecewa dengan Sikap Menteri Bahlil: Kami Tak Mau Digusur Pak

Konflik Rempang pun kini terus menjadi perbincangan, bahkan banyak dari masyarakat luar batam yang turut mengecam tindakan relokasi warga yang berakhir kericuhan itu.

Walaupun Pemerintah akan menyiapkan ganti rugi bagi warga terdampak, namun masih ada beberapa warga Rempang yang menolak angkat kaki dari tanah kelahirannya.

Baru-baru ini, beberapa calon presiden dan calon wakil presiden juga ikut memberi tanggapan terkait konflik rempang hingga menjadi sorotan, diantaranya yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Cak Imin.

Anies Baswedan

Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan angkat bicara terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.

Anies pun bicara setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip keadilan.

Hal ini disampaikan oleh Anies, usai melakukan silahturahmi bersama Nasdem, PKB, PKS dan juga Cak Imin di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

"Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tau bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan," ucap Anies. 

Anies juga mengatakan, kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi.

Baca juga: Pernyataan Panglima TNI Soal Piting Warga Rempang Dikecam Panglima Pajaji, Yudo Margono Minta Maaf

Dan, ia juga menilai adanya penderitaan berarti kebijakan tersebut tidak sehat.

"Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini perlu ada langkah-langkah koreksi," tandasnya. 

Selain itu, Anies pun lantas mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri.

"Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik," tuturnya.

Tak hanya itu, Anies pun menyinggung proses relokasi yang disejumlah tempat di Jakarta. 

"Kampung-kampung digeser itu lukanya lama, saya datang ke tempat-tempat yang saya bangunkan rumah misalkan masyarakat di bukit duri. Sekarang kita bangunkan rumah susun disana, itu kalau datang mereka tidak pernah lupa, anak-anak itu atas pengalaman traumatik atas yang mereka lewati kekerasan yang terjadi,"kata Anies. 

"Kampung aquarium kita datang kesana kita ketemu mereka yang memiliki luka yang amat dalam," lanjut Anies. 

Baca juga: PBNU Haramkan Rebut Tanah Rempang Batam Secara Paksa Hingga Sebabkan Bentrokan

Dengan demikian, menurut Anies, adanya relokasi pentingnya adalah pendekatan dialog dengan secara baik-baik. 

"Kami melihat Pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara  tentang project, yang jangkanya amat panjang, kalau projek yang jangka amat panjang itu rada diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas,"kata Anies. 

"Jadi lebih baik dilakukan dibicarakan dengan rumit, panjang, ribet tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi dengan cara seperti itu, maka kita kan merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang  baik dan benar,"pungkasnya. 

Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo ikut menanggapi terkait konflik yang terjadi di Rempang, Batam hingga memicu terjadinya bentrokan.

Ganjar yang juga merupakan Bakal calon presiden (capres) dari PDIP menyampaikan jika konflik agraria yang terjadi di Rempang karena kurangnya mitigasi konflik.

Hal disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu ketika menghadiri Kuliah Kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Senin (18/9/2023).

Baca juga: Panglima Pajaji Geram Perlakuan Aparat ke Warga Rempang Hingga Buat Ustaz Abdul Somad Serukan Ini

Saat itu Ganjar mendapatkan pertanyaan dari panelis perwakilan mahasiswa FISIP UI, Azzahra terkait isu konflik agraria yang sedang terjadi di Indonesia diantaranya yang terjadi di Pulau Rempang Batam.

"Sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan yang sekarang ramai di Rempang, ramai sekali, bagaimana sih caranya, itu tanahnya siapa?" kata Ganjar dalam kuliah tersebut seperti dikutip Kompas.com.

Selain kurangnya mitigasi, Ganjar menyebut konflik agraria muncul biasanya karena tidak adanya penghormatan atas hak warga sekitar.

Kemudian, Ganjar mengingatkan pentingnya mendengarkan masyarakat dan memberikan kompensasi yang sepadan saat mengatasi konflik.

"Kenapa konflik-konflik itu muncul pada saat sebuah pekerja ingin dilaksanakan, satu sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi kedua bagaimana kita penghormatan terhadap hak mereka," katanya.

Baca juga: Pernyataan Panglima TNI Piting Warga Rempang, Kapuspen: Artinya Merangkul

Ganjar juga mencontohkan beberapa kasus yang pernah ditanganinya, seperti pembangunan jalan tol sehingga memotong banyak kampung di area pembangunan.

Namun, Ganjar akhirnya menyarankan pembangunan didesain memutar melalui ruang-ruang yang lebih kosong.

Meskipun, saran tersebut perlu diperdebatkan dengan menteri, pengelola jalan tol, dan kontraktornya.

Terkait Konflik di Rempang Tak hanya itu, menurut Ganjar, pihaknya membuka dialog dengan warga sekitar agar mendapat solusi.

"Pada saat itu apa yang terjadi? Selesai. Kita dekati, kita persuasi, kita ngobrol, sepakat. Dan beberapa hal kesepakatannya biasanya ada di harga," ujar Ganjar.

"Dalam beberapa kesempatan juga sama, ketika tidak ada pekerjaan mungkin harga tanahnya terlalu rendah, tapi begitu ada pekerjaan harganya tinggi. Itu kondisi sosiologis, biasa saja. Kemudian, mereka menegosiasikan itu. Pada saat itu, akhirnya oke diputuskan, jalannya melingkar lewat laut. Ternyata di laut itu dulunya daratan, menarik, kan," katanya lagi.

Baca juga: Warga Rempang Dapat Rp1,2 Juta Per Bulan Per Orang dari BP Batam Jika Mau Relokasi

Terkait kasus di Pulau Rempang, Ganjar menilai bahwa pemerintah perlu merekrut sosiolog dan antropolog untuk membangun komunikasi kepada warga, bukan hanya insinyur.

Menurut Ganjar, hal tersebut merupakan salah satu cara mencegah konflik agraria terjadi.

Ganjar mengungkapkan, masalah mitigasi ini sempat disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perdagangan, Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog. Tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Karena kadang-kadang pemerintah enggak mau, capek menjelaskan. (Jalan pintasnya), sudahlah pakai UU Pengadaan Tanah saja. Makanya begitu (masyarakat) enggak mau, hukum berjalan. Tampil kekerasan," jelas Ganjar.

Cak Imin

Bakal cawapres sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin turut menanggapi konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Menurut Cak Imin, investasi yang melatarbelakangi rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City, tak seharusnya merugikan masyarakat.

"Rempang ini pelajaran yang tidak perlu terulang. Investasi harus disiapkan dengan kesadaran masyarakat secara bersama-sama. Tidak boleh investasi merugikan masyarakat setempat," ucap Cak Imin kepada awak media dikutip, Selasa (19/9/2023).

Investasi dan proyek nasional itu, kata Cak Imin, seharusnya memberikan manfaat dan dampak yang baik untuk masyarakat setempat.

Baca juga: Kronologi Bentrok di Rempang Batam yang Jadi Sorotan Kapolri Usai Gas Air Mata Buat Pelajar Pingsan

Oleh karena itu, Cak Imin mendorong agar pemerintah melakukan pendekatan dialogis kepada penduduk Rempang.

"Proses pelaksanaannya harus dialogis, sama-sama merasa untung, sama-sama mendukung proses sosialisasi, diskusi, pendekatan yang baik," jelas dia.

Dia meminta pemerintah dan aparat untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan represif, menjadi lebih mengedepankan dialog.

"Saya kira saatnya pemerintah mengedepankan dialog dari pada represif," ucapnya.

Sebelumnya diketahui, warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Rempang, Kepulauan Riau, sangat terdampak besar atas pembangunan itu.

Banyak warga yang harus direlokasi demi pengembangan proyek tersebut.

Sebagai kompensasi, pemerintah disebut telah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi. Namun warga bersikukuh menolak proyek tersebut.

Warga di Pulau Rempang mengaku tak bisa melepas lahan yang telah ditinggali nenek moyang mereka sejak 1834 silam. 

 (Tribuntangerang.com/wartakotalive.com/M32/M27/Kompas.com)