Berita Jakarta

Usai Ditinggal Anies, Pedagang di JPM Tanah Abang Ngeluh Kenaikan Tarif Retribusi

Pasalnya, para pedagang ditekan membayar sewa lebih dari dua kali lipat saat situasi pasar sedang sepi dan tak ada pemasukan. 

Penulis: Nuri Yatul Hikmah | Editor: Joko Supriyanto
wartakotalive.com/M40
Spanduk penolakan atas kenaikan retribusi atau uang sewa lapak di area jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang, dipasang sejumlah pedagang sebagai bentuk protes lantaran kebijakan yang tidak manusiawi.  

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Spanduk penolakan atas kenaikan retribusi atau uang sewa lapak di area jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang, dipasang sejumlah pedagang sebagai bentuk protes lantaran kebijakan yang tidak manusiawi. 

Pasalnya, para pedagang ditekan membayar sewa lebih dari dua kali lipat saat situasi pasar sedang sepi dan tak ada pemasukan. 

Ironisnya, pihak Sarana Jaya yang menaungi mereka tega memberikan ultimatum pengusiran apabila pedagang tak sanggup membayar uang sewa tersebut.

"Bahasanya enggak enak. Kalau enggak setuju silakan kosongkan saja," ujar Jimmy selaku Ketua Paguyuban pedagang JPM Tanah Aang kala menirukan jawaban Sarana Jaya, Kamis (18/1/2024).

Jimmy mengatakan, ia tak mengerti dengan jalan pikiran pengelola JPM yang menaikkan harga sewa sangat tinggi.

Bahkan, mereka tak memberikan ruang suara bagi pedagang JPM Tanah Abang untuk menyalurkan aspirasinya.

Padahal, mereka hanyalah pedagang kecil yang sebelumnya diberi ruang oleh Gubernur Anies Baswedan untuk berjualan, namun dengan harga sewa yang murah.

"Semua teman-teman media tahu, bahwa seluruh pasar di Jakarta khususnya Tanah Abang, semua mengalami penurunan daya beli, pengunjungnya juga sepi," kata Jimmy kepada wartawan, Kamis.

"Dengan keadaan seperti itu, tiba-tiba kami dikagetkan dengan rencana bahwa akan ada kenaikan harga service charge (biaya layanan) sebesar Rp 1.443.000 yang tadinya Rp 560.000," lanjutnya

Artinya, kata Jimmy, kenaikan tersebut sangatlah tidak masuk akal, lantaran nominalnya sudah lebih dari 100 persen.

Hal yang baru mereka rasakan saat kepemimpinan DKI Jakarta dipegang Heru Budi Hartanto.

"Tapi sepertinya pengelola tidak mau tahu, tidak mendengar, tidak mau mendengar apa yang kami minta," ungkap Jimmy lirih.

"Padahal pedagang JPM ini pedagang kecil, UMKM yang difasilitasi Gubernur Anies Baswedan saat itu untuk menempati tempat di sini. Kalau pertanyaan apakah ramai (pembeli) atau tidak, jujur aja kami katakan kalau mau teriak, teriak karena daya beli pengunjung tidak lagi seperti sebelum covid," lanjutnya.

Dia menyampaikan, para pedagang tak meminta agar uang sewa lapak di JPM Tanah Abang digratiskan.

Hanya saja, mereka minta agar pengelola lebih manusiawi saat menaikkan harga sewa.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved