Mundurnya Mahfud MD Dinilai Sebagai Representasi Perang Terbuka antara PDIP dan Jokowi

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Langkah tersebut diapresiasi dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam.

Ahmad Khoirul Umam menilai mundurnya Mahfud MD sebagai Menkopolhukam merupakan pukulan politik sekaligus bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi.

Mundurnya Mahfud MD juga dinilai sebagai representasi perang terbuka antara PDIP dan Jokowi.

"Setelah berkali-kali melakukan serangan terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi di debat-debat Pilpres sebelumnya, Mahfud kini tidak lagi memiliki beban moral-etik jika dirinya hendak melakukan serangan lagi pada pemerintahan," kata Umam dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (31/1/2024).

"Keputusan Mahfud itu, tampaknya juga sudah ditunggu-tunggu Jokowi yang tampaknya juga telah terusik zona nyamannya, di mana tokoh yang selama ini ia percaya sebagai Menkopolhukam kini justru berbalik menyerang pemerintahan yang ia pimpin, karena perbedaan arah kepentingan politik praktis," ujar dia.

Umam juga menilai keputusan Mahfud untuk mundur merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka kepada Jokowi.

"Mundurnya Mahfud ini akan memberikan keleluasaan ruang dan narasi bagi Mahfud untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru, terutama dari undecided voteds, di dua minggu tersisa jelang Pilpres 14 Februari mendatang," kata Umam.

"Mahfud tidak akan lagi terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan protokoler. Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, akan sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan dan sosialisasi pasca-keputusan politik ini," ujarnya.

Jika Mahfud memegang data dan informasi yang bisa di-generate menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintahan Jokowi dan Paslon 02, Umam mengatakan maka keputusan mundur dari kabinet ini akan menjadi gelombang kekuatan yang efektif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran.

"Tapi jika tidak ada narasi kuat dan intensitas serangan yang signifikan, maka keputusan mundur dari kursi Menkopolhukam ini tidak akan menciptakan ledakan elektoral yang berarti," ujar Umam.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com