Beredar Versi Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Sri Mulyani Hingga Hotman Paris, Ini Kata Gerindra

TRIBUNTANGERANG.COM - Baru-baru ini banyak beredar susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di media sosial.

Padahal pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden baru akan dilakukan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Susunan kabinet Prabowo-Gibran yang beredar itu terdapat beberapa nama-nama baru salah satunya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Tak hanya itu, wajah baru yang masuk susunan kabinet Prabowo merupakan pendukung Prabowo-Gibran selama masa kampanye.

Selain itu ada juga nama Menteri Jokowi yang ikut masuk daftar susunan kabinet Prabowo-Gibran di media sosial salah satunya Sri Mulyani Indrawati yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Beredarnya susunan kabinet Prabowo Subianto bukan pertama kali, sudah sering kali beredar dan selalu dibantah oleh kubu Prabowo-Gibran.

Beredar Susunan Kabinet Pemerintahan Prabowo - Gibran Periode 2024-2029 yang beredar di media sosial:

Menko Bidang Perekonomian: Dr. Airlangga Hartarto

Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir

Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Dr.(HC) Ir. Hatta Rajasa

Menko Bidang Politik,Hukum dan Keamanan: Jend. Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, PA, MA, Ph.D

Menteri Pertahanan: Letjen TNI (Purn) Syafrie Samsudin

Wakil Menteri Pertahanan: Letjen TNI (Purn) M. Herindra

Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani, S.Sos.

Wakil Menteri Sekretaris Negara: Dr. Nezar Patria

Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani

Baca juga: Otto Hasibuan Pede Langkah PDIP Gugat Hasil Pilpres ke PTUN Tak Pengaruhi Hasil Pilpres 2024

Menteri Dalam Negeri: Prof. Sufmi Dasco

Menteri Luar Negeri: Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc

Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefki Marsya

Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Joko Santoso

Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya

Menteri Agama: Yaqut Cholil

Wakil Menteri Agama: Prof. Asep Saepudin Jahar.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Prof.Dr.Yusril Mahendra

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Dr. Hotman Paris Hutapea

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi: Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si.

Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi: Dr. Ace Hasan Syadely

Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Dr.Terawan

Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Dr.Benny Oktavianus

Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati

Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie

Menteri Riset & Kepala BRIN: Prof. Dr. Jend. TNI ( Purn) Dudung Abdurachman

Menteri Ketenagakerjaan: Dr. H. Ahmad doli Kurnia Tanjung, S.Si, M.T.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Dr. Agus Jabo

Menteri Perindustrian: Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita

Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Ir. Rauf Purnama

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Prof.Dr.Oki Muraza

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: M.Ridwan Kamil

Menteri Perhubungan: Dr. HC. Iqnatius Jonan SE, MA.

Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas: Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc, Ph.D

Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas: Kartika Wirjoatmodjo

Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia

Menteri Komunikasi, Informatika & Digital: Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Komunikasi, Imformatika & Digital: Drs. Kaylani, SH. MH.

Menteri Perdagangan: Dr. Zulkifli Hasan

Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono

Baca juga: Tak Usung Pasangan 01, Habib Aboe Berharap Probowo Kunjungi Markas PKS Pasca Menang Pilpres

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Mayjen TNI ( Purn) Bambang Eko S

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Habiburokhman

Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi: Dr. Budiman Sudjatmiko

Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi: Drs. Firdaus, M.Si.

Menteri Tata Ruang, BPN & Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono

Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni

Menteri BUMN: Ir.Sakti Wahyu Trenggono

Wakil Menteri BUMN: T.Helmi

Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik

Menteri Pemuda & Olahraga: Dito Ariotedjo

Wakil Menteri Muda Pemuda & Olahraga: Arief Rosyid Hasan

Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional: Maruarar Sirait

Wakil Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional: Sudaryono

Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumbun Gaol

Kepala BIN: Letjen. (TNI) I. Nyoman Cantiyasa

Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi

Kepala Badan Gizi Nasional: Prof. Dadan Mindayana

Kepala Badan Penerimaan Negara: Prof.Dr.Bambang Brodjonegoro

Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid

Terkait susunan kabinet Prabowo-Gibran yang berdedar di media sosial ini, belum ada keterangan dari pihak Prabowo-Gibran maupun dari TKN Prabowo-Gibran.

Bantahan Gerindra

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait marak beredar susunan Kabinet Prabowo-Gibran di media sosial.

Dasco menegaskan bahwa tidak ada satupun versi susunan Kabinet yang beredar di media sosial yang valid.

"Kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar. Karena apa? karena penyusunan kabinet prosesnya belum dimulai," tegas Dasco, Minggu (28/4/2024).

Ketua Harian Partai Gerindra itu menuturkan, masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi.

Dasco menuturkan komunikasi-komunikasi terkait penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran masih dilakukan.

"Pak Prabowo masih melihat portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian kementerian-kementerian yang ada dan sehingga terlalu dini rasanya susunan kabinet itu sudah keluar," tuturnya.

Ia menilai, beredarnya susunan Kabinet di media sosial dipandang sebagai sebuah aspirasi.

Baca juga: PDIP Gugat Hasil Pilpres 2024 ke PTUN Usai Kalah di MK

Namun sekali lagi ia menegaskan bahwa susunan Kabinet tersebut tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh tim Prabowo-Gibran.

"Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung karena ini banyak yang bertanya dan WA apakah versi ini yang mana yang benar," ujarnya.

"Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo dan timnya," tegasnya.

Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi akan Didominasi Orang Partai

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar akan didominasi oleh orang-orang partai daripada dari kalangan profesional (non partai).

Jamil mengatakan, hal itu terjadi karena Kabinet Prabowo-Gibran akan didukung koalisi gemuk. Di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Nasdem, dan beberapa partai lainnya yang tidak masuk Senayan.

"Semua partai itu tentu akan diakomodir untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran," kata Jamil, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (26/4/2024).

"Sebagian kecil sisanya akan diambil dari kalangan profesional," sambungnya.

Menurut Jamil, mereka yang diambil dari kalangan profesional dan non partai ini berasal dari sosok yang punya kapasitas mumpuni, sehingga peluang berhasil memimpin di kementerian sangat terbuka.

Biasanya menduduki bidang perekonomian, khususnya keuangan.

Lebih lanjut, Jamil menilai, banyaknya partai pendukung akan berpengaruh pada partai oposisi. Terutama DPR RI yang akan dikuasai partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Partai oposisi akan terulang saat Jokowi berkuasa di mana kekuatannya akan sangat lemah. Jadi, DPR RI akan dikuasai partai pendukung pemerintah (Prabowo-Gibran). Sebab, mereka akan menguasai kursi di DPR RI," ucapnya.

Dengan demikian, ia menilai, partai oposisi di DPR akan sangat lemah. Kelompok ini tidak akan berdaya berhadapan dengan partai pendukung pemerintah.

"Jadi, DPR RI berpeluang besar kembali menjadi lembaga stempel pemerintah. DPR hanya mengaminkan kehendak pemerintah," ujar Jamil.

Hal itu, menurutnya, akan memperlemah check and balances sekaligus memperlemah demokrasi di Indonesia.

"Situasi ini tentu akan menghawatirkan bagi siapa pun pecinta demokrasi di Tanah Air," ungkapnya.

(WartaKotalive.com/Tribunnews.com)