Megawati Sebut Tak Ada Masalah dengan Jokowi, Istana Berikan Respons Positif

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menampik anggaran bahwa dirinya dan presiden Jokowi sedang mengalami perang dingin.

Hubungan keduanya dianggap tidak lagi harmonis paska Jokowi yang tidak mendukung calon PDIP sewaktu Pilpres.

Bukannya mendukung Ganjar, Jokowi jutru dianggap menyodorkan putranya untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto.

Namun hal itu bantah oleh Megawati.

Relasi antara Megawati dan Jokowi smenjadi sorotan sejak sebelum pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Pada saat itu muncul wacana supaya Jokowi melanjutkan periode kepemimpinannya, atau 3 periode. Akan tetapi, hal itu bertentangan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hubungan keduanya disebut-sebut semakin renggang ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perubahan syarat batas usia calon presiden-calon wakil presiden. 

Akan tetapi, usai persaingan Pilpres 2024, Megawati mengaku hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja.

Meski demikian, ia menegaskan tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Berdasarkan keterangan pers dari DPP PDI-P, itu disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Megawati mulanya mendengar banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan Jokowi.

 "Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati dalam keterangannya,

Megawati menilai, keinginan memperpanjang masa jabatan presiden melanggar konstitusi. Ia pun mengajak ahli hukum yang datang di acara tersebut untuk mengangkat tangan apakah setuju dengan perkataannya itu.

 "Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar dia.

"Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," ujar Megawati. Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah mengatakan, Megawati selama ini tidak pernah melontarkan pernyataan soal hubungannya dengan Jokowi. Artikel ini telah tayang di Kompas.com