Golkar Dikabarkan Tarik Dukungan di Pilgub Banten 2024, Dukung Airin Rachmi?

TRIBUNTANGERANG.COM, BANTEN - Partai Golkar dikabarkan akan menarik dukungan kepada Andra Soni di Pilkada Banten 2024.

Golkar disebut akan berbalik arah untuk mendukung kadernya sendiri yaitu Airin Rachmi Diany yang sebelumnya sempat diusung oleh PDIP.

Kabarnya pada Selasa (27/8/2024), Airin Rachmi Diany telah mendatangi kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Dikutip TribunBanten.com, Golkar dikabarkan akan menyerahkan B1-KWK atau formulir pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi.

Padahal sebelumnya, B1-KWK telah diserahkan Golkar kepada Andra Soni-Dimyati akan ditarik kembali oleh Golkar.

"Amin, kami sekarang di Jakarta. Tunggu kabar 10-15 menit lagi ya," kata Sekretaris DPD Golkar Banten, Bahrul Ulum kepada TribunBanten.com, Selasa (27/8/202

Seperti diketahui, Airin Rachmi Diany merupakan kader Partai Golkar.

Namun, Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) memilih mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten 2024.

Airin pun resmi diusung PDIP sebagai bakal calon gubernur Banten 2024, Senin (26/8/2024).

Dia maju Pilgub Banten berpasangan dengan Ade Sumardi. Airin maju di Pilgub Banten tanpa dukungan dari partainya sendiri, Partai Golkar.

Bahlil Hormati Putusan Airin

Partai Golkar menghargai keputusan kadernya Airin Rachmi Diany untuk maju di pemilihan Gubernur Banten 2024 bersama PDI Perjuangan.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan apa yang dilakukan Airin Rachmi Diany adalah keputusan politik yang dibuatnya sehingga sikap partai akan menghargai apa yang telah diputuskan.

"Dan kita hargai keputusan politik itu, enggak boleh sampai kita melanggar," kata Bahlil Lahadalia dikutip Kompas,com, Senin (26/8/2024)

Bahlil Lahadalia menyadari mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode itu merupakan kader yang luar biasa. Ia pun tak masalah jika keputusan Airin Rachmi Diany maju bersama PDIP apalagi sudah mengantongi surat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri.