Arief Wibowo Minta Pemerintah Pusat Penuhi Infrastruktur Penetapan Sub-Pangkalan

Laporan Wartawan,
TRIBUNTANGERANG.COM, Gilbert Sem Sandro

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Tangerang turut angkat bicara perihal pasokan gas LPG 3 kilogram (kg) yang masih sulit ditemukan di pengecer atau warung kelontong.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo menilai, polemik kelangkaan gas 3 kg yang terjadi saat ini merupakan bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Menyikapi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan gas 3 kg beberapa hari ini, menurut saya ini adalah bagian dari ketidakpekaan pemerintah terhadap dampak dari kebijakan kepada pelayanan publik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat," ujar Arief kepada TribunTangerang.com, Jumat (7/2/2025).

Adapun Presiden RI Prabowo Subianto telah mengintruksikan agar penjualan gas subdisi dikembalikan kepada pengecer pasca kelangkaan yang dialami oleh masyarakat di berbagai daerah.

Menyikapi hal tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan ketika meninjau pangkalan di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025).

Akan tetapi hingga tiga hari berselang, LPG berwarna hijau yang kerap disebut gas melon tersebut belum juga diterima oleh para pedagang di tingkat pengecer.

Baca juga: Pasokan Gas LPG 3 Kg Kosong di Pengecer, Pedagang Nilai Kebijakan Sub Pangkalan Menyulitkan Rakyat

"Seyogyanya bagiamana substansi dasar penyelenggaraan pemerintah yang salah satunya adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik seperti LPG 3kg yang berdampak kepada masyarakat luas ini, sebelum kebijakan dibuat, seharusnya pemerintah melakukan analisa dampak kebijakan terlebih dahulu," paparnya.

"Poin utama seharusnya ialah tidak hanya semata-mata kalkulasi perhitungan ekonomi belaka, melainkan dampak kepada masyarakat secara umum yang menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya," sambungnya.

Oleh karena itu politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta agar pemerintah segera memenuhi seluruh infrastruktur dan fasilitas penunjang dalam pendistribusian gas 3 kilogram tersebut.

Menurutnya pemerintah harus bergerak cepat dalam membenahi beragam instrumen yang terlibat demi menuntaskan permasalahan LPG 3 kg di masyarakat.

Terlebih para pedagang eceran perlu disosialisasi perihal penerapan sistem baru sub pangkalan agar dapat menerima pasokan gas untuk dijual kepada warga di tingkatan paling dasar.

Sebab nantinya pengecer yang dijadikan sebagai sub pangkalan akan diarahkan menggunakan aplikasi My Pertamina guna memenuhi stok ketersediaan LPG 3 kg yang dibutuhkan pada setiap warungnya.

"Sebagai perwakilan masyarakat, saya meminta kepasa Pemerintah Pusat untuk segera melengkapi seluruh infrastruktur penunjang sehingga tidak terjadi kesulitan lagi di waktu yang akan datang," ucapnya.

"Maka dari itu pemenuhan persyaratan pengecer menjadi sub pangkalan harus segera diupgrade, agar kebijakan ini bisa diterapkan kembali di lapangan tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata dia.