Rieke Diah Pitaloka Curiga Kebakaran di Kantor ATR/BPN Berhubungan dengan Kasus Pagar Laut

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Kebakaran di Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)  pada Sabtu (8/2/2025) sekitar pukul 23.00 WIB memantik kecurigaan netizen.

Pasalnya gedung yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini terbakar terbakar di tengah riuhnya kasus Pagar Laut di Tangerang, Bekasi dan wilayah lainnya di Indonesia.

Netizen mencurigai ada hubungan antara kasus terbakarnya gedung ATR/BPN dengan pagar laut.

Meski gedung yang terbakar adalah bagian di lantai 1 gedung, tepatnya ruangan Biro Humas Kementerian ATR/BPN, namun tetap saja kebakaran ini disangkut-pautkan dengan kasus Pagar Laut.

Pemikiran soal adanya hubungan kebakaran dengan kasus pagar laut diungkap politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P ini mempertanyakan soal kebakaran tersebut.

Dia mempertanyakan kelalaian karyawan sehingga mengakibatkan korsleting listrik yang diduga menjadi penyebab kebakaran di Kantor Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Akui Telah Koordinasi dengan Bareskrim Soal Pagar Laut, DKP Banten: Kalau Diminta Data Kami Siap

"Korsleting listrik gara-gara karyawan lupa matiin komputer? Siapa ya karyawannya?," ujar Rieke Diah dalam postingan akun Instagram-nya pada Minggu (9/2/2025).

Ia pun mencurigai kebakaran ini berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani Kementerian ATR/BPN, salah satunya skandal sertifkat tanah di area pagar laut. 

"Bisa pas ya momentumnya dengan tegasnya sikap Presiden Prabowo dan gencarnya Menteri ATR/BPN yang sedang berjuang keras mengungkap 'sindikat pagar laut' dan 'mafia tanah'," katanya.

Bantahan ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN membantah bahwa kebakaran yang terjadi di kantor pusatnya disebabkan oleh masalah pagar laut Tangerang dan Bekasi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Harison Mocodompis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (09/02/2025).

"Sama sekali tidak ada hubungannya," ujar Harison.

Pasalnya, dokumen pertanahan berada di Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), serta masing-masing Direktorat Jenderal (Ditjen).