Temukan Banyak Rumah Subsidi Tak Layak Huni, Menteri PKP: Kita Bakal Blacklist Pengembang Nakal

TRIBUNTANGERANG.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama jajarannya sempat melakukan pengecekan di lapangan terhadap rumah subsidi yang tidak layak huni.

Maruarar Sirait mengatakan, pengecekan itu merupakan bentuk pengawasan kepada pengembang memberikan rumah yang berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dalam hal rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) kami sudah mengecek di lapangan dan cukup banyak temuan rumah subsidi yang kondisinya bermasalah seperti rusak dan banjir," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/2/2024).

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, dirinya telah melaporkan temuan itu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal tersebut, kata Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pihaknya harus menyediakan rumah berkualitas.

Baca juga: Mendagri Tito: Peluncuran Rumah Layak Huni di Johar Baru, Ubah Citra Kawasan Jadi Hunian Lebih Sehat

Sehingga, ketika pihak pengembang yang tergabung dalam FLPP tidak memberikan rumah yang berkualitas maka perlu dilakukan pemeriksaan.

"Kami juga berkoordinasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan black list terhadap pengembang pembangunan rumah subsidi yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai aturan, ini jelas merugikan rakyat," Tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menemukan adanya pengembang nakal karena menyediakan rumah yang tidak layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca juga: 150 Rumah Tidak Layak Huni Tersebar di 7 Kecamatan Kota Tangsel Bakal Direnovasi

Padahal, Kementerian PKP sudah menyalurkan bantuan dana bagi rumah subsidi kepada pengembang melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan, Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa Minggu terakhir melalukan peninjauan terhadap perumahan subsidi yang tergabung dalam FLPP.

Namun, kata Heri, pihaknya menemukan sekira 14 pengembang di Jabodetabek yang membangun perumahan tidak layak huni.

"Rumahnya tidak layal fungsi, misalnya tanahnya itu tidak dipadatkan secara benar, sehingga ketika dipasang keramik banyak yang pecah. Kemudian saluran sanitasi, pembungan air juga tidak sempurna dan menimbulkan banjir ketila hujan," tegas Heri saat ditemui di kantornya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). (m26)

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini