Klarifikasi Mensesneg Soal Prabowo Tugaskan Wapres Gibran Urus Papua dan Berkantor di Papua

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Beberapa waktu lalu viral soal narasi Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di Papua.

Wapres Gibran disebut akan berkantor di Papua untuk mengurus Papua.

Namun narasi itu dinilai tidak tepat sehingga diklarifikasi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.

Hal itu membuat Prasetyo Hadi merasa ia harus meluruskan kabar ini.

Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Prabowo memang menugaskan Wapres Gibran untuk mengurus percepatan pembangunan di Papua.

Tugas itu pun telah tercantum dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Wapres disebut sebagai ketua atau koordinator dalam percepatan pembangunan Papua.

"Mau meluruskan bahwa tidak benar apa yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan (Berkantor di Papua)."

"Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden," kata Prasetyo Hadi, dilansir Kompas TV, Jumat (11/7/2025).

Baca juga: Wapres Gibran Janjikan Bahas Solusi Banjir di Ciledug Kota Tangerang pada Senin Pekan Depan

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tim percepatan pembangunan Papua difasilitasi oleh negara, yakni melalui Kementerian Keuangan.

Di Jayapura, juga sudah ada kantor yang tersedia untuk operasional tim percepatan ini.

Sehingga, Prasetyo memastikan penugasan untuk mengurus Papua ini bukan berarti Prabowo meminta Gibran untuk berpindah kantor di sana.

"Tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan."

"Ada kantor di Jayapura yang itu memang dipakai untuk operasional kantor tim percepatan ini. Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua," tegas Prasetyo.

Gibran Akui Siap Kerja di Mana Saja