TRIBUNTANGERANG.COM, PAKUHAJI - Puluhan warga Kampung Alar Jiban yang tergabung dalam Laskar Jiban, menggelar aksi di tepi Laut Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (26/4/2025). 

Aksi pernyataan sikap itu, dilakukan puluhan warga Kampung Alar Jiban atas kekecewaan terhadap Bareskrim Polri, yang mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohod, Aris Bin Asip. 

Dalam aksi tersebut, warga Alar Jiban tampak membawa baliho besar bertuliskan SIAP MENYAMBUT KEDATANGAN "RAJA KECIL KOHOD" YANG PENUH KESOMBONGAN. 

Warga juga tampak membawa banner, yang berisi tulisan "Jika Arsin lepas biarkan alam Kohod yang menghukum".

Teriakan "usut tuntas dan lanjutkan" juga terdengar menggema dari puluhan warga yang menggelar aksi tersebut. 

Dalam pernyataan sikap tersebut, setidaknya terdapat enam tuntutan yang ditunjukan kepada Bareskrim Polri, Kejagung, hingga terhadap Kades Arsin. 

Di antaranya, ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Mabes Polri, yang mengabulkan penangguhan penahanan Kades Arsin. 

Baca juga: Tak Pernah Pulang ke Rumah, Warga Desa Kohod Kaget Arsin Dibebaskan Bareskrim Polri

Warga juga mengaku kecewa karena Bareskrim Polri tidak mengikuti petunjuk Jaksa Penuntut Umum. 

Kemudian, warga Alar Jiban juga meminta agar kasus pagar laut, tak hanya menjerat empat orang termasuk Arsin bin Asip. 

Tak hanya itu, warga juga meminta agar Arsin tak lari dari kasus pagar laut yang menjeratnya. Mereka juga mengaku tak bertanggungjawab atas keselamatan Arsin jika kembali berulah. 

Selanjutnya, warga pun berharap agar Bareskrim Polri bisa bersinergi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, dalam mengusut tuntas kasus pagar laut. 

"Kami merasa kecewa ya permohonan penangguhan penahanan Kades Arsin Cs dikabulkan Bareskrim Polri. Kami juga yakin bahwa kinerja Bareskrim dan Kejagung mereka profesional," ujar Ketua Laskar Jiban, Aman Rizal di lokasi. 

Baca juga: Kuasa Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan, Berharap Kades Arsin Bisa Jalani Ramadan Bersama Keluarga

Kekecewaan itu juga didasari oleh lamanya proses penyidikan, namun tak kunjung membuahkan hasil. 

Aman menilai, jika kasus pagar laut tak kunjung diusut tuntas, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan lemah serta merusak nama baik institusi. 

"Kalau keadilan tidak ditegakkan maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan lemah," ungkapnya. 

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, dan tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan surat lahan pagar laut di Tangerang. 

"Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka (Kades Kohod Tangerang) sebelum tanggal 24 April (karena habisnya masa penahanan)," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, melalui keterangan resminya, Kamis (24/4/2025).

Djuhandhani mengatakan, penangguhan penahanan ini dilakukan karena masa tahanan para tersangka sudah memasuki tenggat waktu yang ditetapkan dalam KUHAP, yaitu maksimal 60 hari. 

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara pagar laut di Tangerang ke Kejaksaan Agung.

Namun, berkas ini dikembalikan oleh jaksa dengan catatan agar penyidik mengusut kasus pagar laut di Tangerang hingga ke unsur dugaan korupsi yang dilakukan oleh Arsin.

Pengembalian berkas ini dilakukan pada 16 April 2025 lalu dan masih ditangani oleh Bareskrim hingga sekarang.

Dalam kasus pemalsuan surat yang diusut oleh Dittipidum Polri, empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa.

Pemalsuan surat ini sudah dilakukan oleh para tersangka sejak Desember 2023 sampai November 2024. Arsin dkk diduga juga mencatut nama warga Desa Kohod untuk membuat 263 surat palsu atas tanah di lahan pagar laut Tangerang. (m41)