ISU Reshuffle Kabinet Menguat Usai PAN Gabung Koalisi, 7 Kementerian Ini Dikabarkan Bakal Kena Imbas

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pendukung pemerintah, semakin menguatkan isu reshuffle kabinet.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnetwork, reshuffle terbatas bakal dilakukan pada September mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pula, terdapat sekira tujuh kementerian yang dikabarkan bakal terkena reshuffle, guna mengakomodasi masuknya PAN maupun karena masalah kinerja.

Baca juga: Wali Kota Tangerang: Kita Sudah Berada di Pinggir Pandemi Covid-19, Semoga Cepat Kelar

Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Koperasi dan UMKM; Perhubungan; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); serta Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Juga, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); hingga kepala staf presiden.

Isu reshuffle sendiri ditanggapi secara beragam oleh partai-partai politik pendukung pemerintah.

Baca juga: Dua Puskesmas Tutup Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tangerang Mencapai Puncaknya pada 14 Juli

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan, munculnya isu reshuffle muncul sebagai konsekuensi bergabungnya PAN.

PPP enggan larut dalam isu tersebut, sebab reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Soal reshuffle sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu hak prerogatif Presiden Jokowi."

Baca juga: Pemerintah Ambil Alih 49 Bidang Tanah Milik Obligor BLBI, Luasnya Tembus 5,2 Juta Meter Persegi

"Kalau kemudian isu reshuffle mencuat gara-gara masuknya PAN, itu namanya konsekuensi politik," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, ketika dihubungi, Jumat (27/8/2021).

Baidowi mengatakan, Presiden biasanya melakukan reshuffle berdasarkan indeks parameter kerja.

Artinya, reshuffle dilakukan dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja kabinetnya, bukan dasar yang lain.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 27 Agustus 2021: Suntikan Pertama 60.435.555, Dosis Kedua 34.121.203

PPP, kata dia, juga tidak melakukan pergerakan atau konsolidasi sama sekali kepada pemerintah terkait isu reshuffle.

Bertambah atau tidaknya jumlah kader di jajaran kabinet, katanya, merupakan hak pregoratif Presiden.

"Kita kan ingin membantu Presiden."

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 27 Agustus 2021: 12.618 Pasien Baru, 19.290 Orang Sembuh, 599 Meninggal

"Kalau ada kemudian kader PPP dipercaya lagi untuk menduduki jabatan menteri ya alhamdulillah."

"Toh PPP kan tidak kekurangan kader untuk itu," tuturnya.

Senada, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga enggan berandai-andai soal siapa yang akan diganti dan masuk ke kabinet.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Usai PAN Gabung Pemerintah, Keputusan Presiden Jadi Sikap PKB

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti lebih mengetahui kinerja dan tantangan kabinet saat ini.

"Kami PKB akan dukung apapun yang menjadi keputusan Presiden (terkait isu reshuffle)," kata Jazilul, ketika dihubungi.

Meski salah satu kadernya duduk di kementerian yang diisukan bakal terkena perombakan, PKB tak mempermasalahkan.

Baca juga: Dirawat di RS Polri Kramatjati, Yahya Waloni Sakit Pembengkakan Jantung

Bagi mereka, jika reshuffle terjadi, itu demi kemaslahatan bersama.

"Jika reshuffle (terjadi), maka sedapat mungkin gunakan kaidah pesantren yaitu 'tasharraful imam alal raiyyah manuthun bi maslahah'."

"Artinya kebijakan pemimpin harus selaras dengan kemaslahatan bersama," bebernya.

Baca juga: Menteri Agama: Semua Penghina Simbol Agama Harus Diproses Hukum

Sementara, Partai Golkar tak banyak berkomentar perihal isu reshuffle.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Paulus mengatakan selama pertemuan tujuh parpol dengan Presiden, tak ada pembahasan mengenai perombakan kursi menteri.

“Yang jelas kemarin tidak membahas itu (reshuffle), katakan PAN minta apa, kemudian Presiden memberikan apa, tidak ada,” ujar Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Agung Mozin Mundur dari Partai Ummat, Waketum: Sudah Janji Antarkan Sampai ke Kemenkumham, Selesai

Lodewijk lantas hanya menyampaikan bergabungnya PAN akan menguatkan pengambilan keputusan agar lebih bulat lagi di parlemen.

"PAN sudah bergabung dengan koalisi ini, sehingga diharapkan solidaritas lebih bagus."

"Keputusan-keputusan, terutama di DPR, bisa lebih kuat lagi," ucapnya.

Baca juga: Ada 48 Obligor dan Debitur BLBI tapi Cuma Tommy Soeharto yang Disebut, Dugaan Politisasi Muncul

Sedangkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, partainya menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle kepada Presiden.

"Kalau bicara reshuffle saya sudah berulang-ulang bahwa itu hak prerogatif dari Presiden."

"Dan kami tidak mau berandai-andai, dan semua kita serahkan kepada Presiden," cetus Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Mahfud MD: Jual Beli Pasal Bisa Terjadi, Hakim Tidak Boleh Dibelenggu Undang-undang

Kader Gerindra lainnya, Arief Poyuono, secara gamblang menyatakan PAN harus masuk dalam kabinet, sehingga reshuffle harus dilakukan.

Apalagi menurutnya, PAN memiliki kader-kader mumpuni yang bisa membantu pemerintahan menghadapi dampak Covid-19.

"Kalau untuk reshuffle kabinet memang wajib dilakukan oleh Jokowi."

Baca juga: Sakit Usai Ditangkap, Yahya Waloni Dirawat di RS Polri Kramatjati

"Karena kader PAN harus bisa masuk dalam kabinet dengan telah bergabungnya ke koalisi," ulas Arief, ketika dihubungi.

Arief menyatakan ada baiknya Presiden mengangkat menteri yang telah disetujui oleh partai politik lain yang tergabung dalam koalisi.

Meski demikian, dia menyebut Gerindra menyerahkan semuanya kepada Jokowi.

Baca juga: PAN Gabung Pemerintah, PKS: Jangan Jadi Koalisi Obesitas tapi Lamban dan Minim Inisiatif

"Sebaiknya Jokowi mengangkat menteri-menterinya yang di-approve oleh parpol koalisi."

"Kalau diambil dari profesional ya harusnya mendapatkan approval dari parpol."

"Agar semua program pemerintah bisa berjalan selaras dengan dukungan parpol, baik di luar maupun di parlemen."

"Kalau Gerindra kayaknya sih santai saja, terserah dengan Jokowi saja," tutur Arief. (Vincentius Jyestha)