Calon Panglima TNI
DPR Reses 7 Oktober, Puan Maharani Yakin Jokowi Kirim Surpres Calon Panglima TNI dalam Waktu Dekat
Ketua DPR Puan Maharani meminta publik sabar menunggu nama calon baru Panglima TNI yang akan dikirimkan Presiden kepada DPR.
lihat foto
TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta publik sabar menunggu nama calon baru Panglima TNI yang akan dikirimkan Presiden kepada DPR.
Puan menekankan, pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden.
“Siapapun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim Presiden, DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat."
Baca juga: Muhammad Kece Dianiaya Tahanan Lain, Polri Bakal Evaluasi Pengawasan di Rutan Bareskrim
"Sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” kata Puan lewat keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/9/2021).
Puan menjelaskan, peran TNI sangat vital dalam setiap fase perjalanan Bangsa Indonesia.
Apalagi, negara saat ini sedang mengalami sejumlah tantangan dan kondisi yang memerlukan peran besar TNI, seperti penanganan Covid-19, pengendalian kemanan di Papua, juga ancaman dari militer asing.
Baca juga: Hasto Kristiyanto Tegaskan PDIP dan Jokowi Tak Ingin Jabatan Presiden Ditambah Jadi Tiga Periode
“Kita berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasai persoalan-persoalan tersebut,” ucap Puan.
Puan meyakini Surat Presiden (Supres) terkait calon Panglima TNI akan dikirim dalam waktu dekat ke DPR, mengingat lembaga legislatif ini akan memasuki masa reses pada 7 Oktober 2021.
Sementara, masa jabatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berakhir pada 8 November 2021.
Baca juga: Soal Capres 2024, Sekjen PDIP: Megawati akan Berkontemplasi Mohon Petunjuk Tuhan
“Sesuai UU, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah Supres diterima,” ujar Puan.
Puan mengatakan, sikap DPR dalam persetujuan calon Panglima TNI nantinya akan didasarkan pada kepentingan organisasi TNI dan kepentingan rakyat secara luas.
“Bukan didasarkan kepentingan politik sempit, karena politik TNI adalah politik negara,” tutur Puan.
Jalan Tengah
KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono, disebut-sebut berpeluang besar menjabat Panglima TNI.
Keduanya akan pensiun sebelum Pemilu 2024.
