Manuver Anies Cak Imin

Anies Sudah Pilih AHY Sebagai Cawapresnya pada Juni 2023, Katanya Sesuai Petunjuk Guru Spiritual

Anies Baswedan tinggalkan AHY. Anies dikabarkan menerima penunjukan Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Editor: Ign Prayoga
Instagram @agusyudhoyono
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjemput Anies Baswedan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (12/7/2023) dini hari. 

5) Capres diberi keleluasaan untuk memperiuas dukungan politk;

6) Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan.

Di masa-masa ini, sejumlah Parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat.

Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik, Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan hal baik kepada AHY.

"Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY," katanya.

Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang Masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya.

Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan maijelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan.

Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Selain itu, Capres Anies menilal Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya; meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung.

Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke 0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik.

Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan Cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung.

Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi.

Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi.

Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial.

Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved