Demokrat Bongkar Sifat Asli Anies, Minta AHY Jadi Cawapres Tapi Malah Pilih Cak Imin

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Manuver Anies Baswedan yang memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden membuat Partai Demokrat merasa dikhianati.

Menurut Partai Demokrat, Anies telah berkali-kali menyatakan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk jadi cawapresnya.

Nyatanya, Anies mengangguk setuju ketika disodori nama Cak Imin untuk jadi cawapresnya. Anies lalu mengirim utusan untuk menemui pimpinan Partai Demokrat.

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengumbar kronologi Anies memilih AHY lalu mencampakannya.

Riefky menegaskan, Demokrat tidak berlebihan atau besar kepala soal cawapres karena permintaan agar AHY jadi cawapres datang dari Anies.

Bahkan, menurutnya, Anies sudah mengirim surat kepada AHY. Surat itu meminta AHY sebagai cawapresnya.

"Anies bahkan sudah menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," ungkap Riefky.

Surat itu pun beredar di media sosial. Satu di antaranya seperti yang diunggah akun X @cipta66 milik Cipta Panca Laksana.

"Bukan maunya Demokrat AHY jadi cawapresnya Anies Baswedan. Tapi Anies sendiri yang meminta AHY jadi pendampingnya. Surat ditulis tangan tanggal 25 Agustus 2023. Lantas tanggal 30 berubah sendiri? Yang ngga konsisten siapa?" tulis Panca.

Kembali ke penjelasan Sekjen Demokrat, dalam keterangan persnya, ia mengungkapkan kronologi singkat kesepakatan hingga "pengkhianatan" yang dilakukan Anies Baswedan.

Anies sudah bertemu dengan para petinggi partai didampingi Tim 8. Pertama bertemu Surya Paloh, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Salim Segaf Al-Jufri.

Dari pertemuan itu, semua sudah sepakat untuk mendukung pilihan Anies, AHY jadi cawapres Koalisi Perubahan.

Nyatanya, pada 30 Agustus 2023 Anies dan Paloh menerima dukungan dari PKB dan Cak Imin.

Peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol.

Bahkan juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan.