Pandangan Pengamat Soal Partai NasDem Tak Ikut Serukan Hak Angket

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 baru diusulkan tiga fraksi dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (5/3/2024).

Ketiga fraksi yang telah menyatakan sikap yakni PDIP, PKS, dan PKB.

Dua fraksi yang sempat menyatakan dukungan, yakni PPP dan NasDem belum menyatakan sikap mereka secara resmi dalam paripurna.

Menanggapi hal itu, Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan tidak keikutsertaan Partai NasDem dalam mengajukan hak angket lantaran partai yang dinahkodai Surya Paloh tersebut masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Ya kan sudah saya analisa, NasDem itu keliatannya kan sudah ketemu pak Jokowi. Pak Surya Paloh lalu juga Nasdem masih bagian dari pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin," jelas Ujang saat dihubungi, Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Menakar Penggunaan Hak Angket DPR, Formappi: Kalau Paripurna Sepi-sepi Saja, Berarti Kita Kena Prank

Menurut Ujang, jika nanti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres 2024, kemungkinan partai NasDem juga bisa bergabung dengan koalisi pemerintah pasangan calon nomor dua itu.

"Bisa juga jadi Nasdem masuk ke pemerintah Prabowo-Gibran dan itu tidak ada yang salah. Dalam konteks politik yang kalah itu bisa jadi oposisi maupun bisa merapat ke pemerintahan tergantung dari ya kebijakan dan kepentingan partai masing-masing termasuk Nasdem," jelas dia.

Baca juga: Lonjakan Suara PSI di Luar Nalar, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Penggunaan Hak Angket di DPR

Ujang memperkirakan dengan adanya pertemuan Jokowi dan Surya Paloh di Istana Negara beberapa waktu lalu merupakan simbol NasDem setia dengan pemerintahan Jokowi.

"Jadi kalau bicara Nasdem saat ini belum mendukung atau tidak mendukung hak angket saya sudah menganalisa jauh-jauh hari, bahwa karena pak Surya Paloh sudah bertemu pak Jokowi itu kan menjadi kode juga. Tanda bahwa Nasdem setia dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," ucap dia.

"Artinya hak angket ini kan ingin mendorong dugaan kecurangan yang menyerang pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sedangkan di situ pemerintahan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin ada Nasdem juga dan saya melihat sangat tidak aneh dan wajar kalau Nasdem belum punya sikap terkait hal angket tersebut," tambah Ujang.(m27)