JK Kritik Nadiem Makarim Tidak Paham Pendidikan, Minta Prabowo Hati-hati Pilih Suksesornya

Selain itu, JK menyebut Nadiem jarang ke kantor hingga tidak pernah blusukan ke daerah-daerah.

Editor: Joseph Wesly
Twitter@Kemdikbud_RI
Mendikbud Nadiem Makarim memimpin rapat pimpinan tingkat kementerian untuk pertama kalinya pada Kamis (24/10/2019). 

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Jusuf Kalla mengkritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

JK mengatakan Nadiem Makarim tidak memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Selain itu, JK menyebut Nadiem jarang ke kantor hingga tidak pernah blusukan ke daerah-daerah.

"Ada kemudian Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman guru, bidang pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor," ujarnya.

JK pun meminta kepada Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto agar memilih Mendikbud dengan hati-hati dan yang mengerti pendidikan.

"Karena bagaimana, berapa puluh anggaran dikasih kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi. Saya kira pak sekjen lebih tahu dari saya tentang keadaan," tegas JK.

"Untuk pemerintah yang akan datang tolonglah dipilih menteri yang ngerti pendidikan," tambahnya.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda merespons soal adanya kritik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla alias JK, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

Huda menyebut, sejatinya kritikan itu memang menjadi hal yang wajar diterima setiap pejabat negara.

Pasalnya, salah satu konsekuensi menjadi pejabat adalah harus menerima jika dikritik.

"Tentu konsekuensi sebagai pejabat publik ada pro dan kontra," kata Huda saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

 selaku mitra kerjanya di Komisi X DPR RI itu, memang kerap kali menjadi pembahasan.

Salah satunya yakni soal frekuensi Nadiem sebagai Menteri Pendidikan terjun langsung ke daerah untuk meninjau proses pendidikan di daerah.

"Soal frekuensi kunjungan mas nadiem ke luar daerah, memang sempat jadi diskusi di komisi," kata Huda.

Ketua DPP PKB itu menyatakan, sejatinya Komisi X DPR RI bersama Kemendikbud Ristek kebijakannya harus berorientasi pada kondisi di lapangan dalam hal ini sekolah-sekolah.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved