Hak Asasi Supriyani Dikerangkeng Bupati, Cabut Surat Damai karena Terpaksa Justru Berbuah Somasi

TRIBUN TANGERANG.COM, KENDARI- Guru Supriyani memutuskan untuk mencabut surat damai yang sudah dia tandangani.

Langkah itu dia ambil karena merasa bahwa saat membubuhkan tandangannya, dia dalam kondisi tertekan dan terpaksa.

Guru Supriyani juga mengaku tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai yang diinisasi Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga.

Namun anehnya, Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga justru merasa jengkel dengan keputusan Supriyani.

Surunuddin Dangga melalui anak buahnya melakukan somasi terhadap Supriyani.

 Surat somasi yang diterbitkan pada 6 November 2024 ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Konsel, Suhardin, atas nama Bupati Konsel Surunuddin Dangga, dengan cap stempel Pemkab.

Supriyani diketahui mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di Rumah Jabatan atau Rujab Bupati Konawe Selatan, Selasa (5/11/2024).

Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa.

Guru Supriyani juga mengaku tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut.

Buntut pencabutan surat damai, Supriyani dianggap telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan.

“Karena dianggap melakukan tindakan menekan dan memaksa saudari untuk menyepakati surat dimaksud, yang dalam faktanya bahwa kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan,” bunyi salinan surat somasi yang diperoleh TribunnewsSultra.com, Kamis (7/11/2024).

“Serta disaksikan beberapa pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan,” lanjut surat somasi itu.

Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya.

Baca juga: Kasi Pidum Kejari Konsel Andi Gunawan Dinonaktifkan Buntut Kasus Guru Honorer Supriyani

“Oleh karena itu, kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut Surat Pencabutan Kesepakatan Damai tersebut dalam waktu 1x24 jam,” tulis surat itu. 

Namun, jika Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum.