Luhut Jawab Soal Rumor Presiden Prabowo Tegur Panglima TNI karena Copot Jabatan Letjen Kunto

Menurut dia keributan yang tejadi seperti surat terbuka Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut tidaklah baik.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik," kata Luhut.

Ralat Mutasi

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meralat mutasi perwira tinggi TNI yang baru satu hari diumumkan melalui Keputusan 554a/IV/2025 yang mengkoreksi mutasi yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keputusan 554 yang ditandatangani 29 April 2025.

Dari sebanyak 237 perwira tinggi, tujuh orang dibatalkan mutasinya termasuk putra Wakil Presiden Ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yakni Letjen TNI Kunto Arief Wibowo hingga mantan ajudan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo yakni Laksda TNI Hersan.

Awalnya, Letjen Kunto digantikan Laksda Hersan menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).

Demikian pula Pangkolinlamil Laksda TNI Krisno Utama tidak jadi dimutasi menjadi Panglima Komando Armada III juga dibatalkan.

Selain itu, juga ada empat perwira tinggi yang batal dimutasi yaitu Laksda TNI Rudhi Aviantara yang tadinya dimutasi menjadi Panglima Kolinlamil, Laksma TNI Phundi Rusbandi yang tadinya menjadi Kepala Staf Kogabwilhan I, Laksma TNI Benny Febri yang tadinya menjadi Waaskomlek KSAL, serta Laksma TNI Maulana yang tadinya Kadiskomlekal.

Peran Prabowo

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga turut menyoroti pengembalian Letjen Kunto Arief Wibowo ke posisi semula sebagai Pangkogabwilhan I.

Menurutnya, perubahan keputusan ini tak lazim terjadi di tubuh TNI dan menuai sejumlah pertanyaan publik.

Sebab, jarang ada penganuliran keputusan dalam waktu singkat.

“Perubahan itu tentu mengagetkan, karena tak lazim terjadi di TNI. Umumnya keputusan di TNI sudah melalui pertimbangan sangat matang, dan karenanya belum pernah terdengar keputusan Panglima TNI dianulir dalam waktu singkat,” kata Jamiluddin.

Ia menilai, perubahan mendadak itu menguatkan dugaan adanya kepentingan di luar institusi militer. 

“Kesannya, perubahan keputusan itu diambil tergesa-gesa dan bernuansa politis,” ungkapnya.